Kamus Usulan

Export Excel
Icon Prioritas Pembangunan Usulan Kegiatan Definisi Operasional Syarat dan Ketentuan Harga Satuan Satuan UKPD
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.600.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR
4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL
5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Busana Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.600.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR
4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL
5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
6. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Graha Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.600.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR
4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL
5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Operator Komputer Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.600.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR
4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL
5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Komputer Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.600.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT
4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL
5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Design Grafis Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.600.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL
4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Bahasa Jepang Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.600.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Bahasa Inggris Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.600.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR
4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL
5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Sepeda Motor Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.600.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT
4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR
5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL
6. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin/AC Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.600.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR
4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL
5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
6. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Automotif Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.600.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR
4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL
5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Las Listrik Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.600.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Las Welding Inspector Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 50 hari. 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 5. Harus memiliki skill dasar di bidang las 6. Sudah melaksanakan magang/ on the job training 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 22.000.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Las plat Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 75 hari. 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 5. Harus memiliki skill dasar di bidang las 6. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 38.500.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Kerja Kejuruan Las Pipa Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 75 hari. 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 5. Harus memiliki skill dasar di bidang las 6. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 52.250.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Mengemudi SIM A Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan :1 paket pelatihan mengemudi sampai dengan mendapatkan SIM A. Pelatihan dilaksanakan selama 15 hari 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK, fotokopi KTP dan KK) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dengan persyaratan surat keterangan domisili) 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksilebih lanjut oleh masing-masing Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi (di 5 Wilayah). Rp. 2.500.000,00 orang 1. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKTIM
Pelatihan Ketenagakerjaan PelatihanSatuan Pengamanan Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan :1 Paket pelatihan dan perlengkapan peserta Pelatihan dilaksanakan selama 15 hari (standar Polda) 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK, fotokopi KTP dan KK) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dengan persyaratan surat keterangan domisili) 4. Tinggi minimal wanita : 165 cm, pria : 170 cm. Usia maksimal 35 tahun. 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh masing-masing Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi (di 5 Wilayah). Rp. 4.500.000,00 orang 1. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKTIM
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Tingkat Kota/Kabupaten Pelatihan kesenian (diantaranya berupa marawis, band, dan lain-lain) yang ditujukan untuk masyarakat khususnya remaja dan anak-anak dan diselenggarakan secara berkala di ruang publik. Biaya pelatihan termasuk : - Biaya Pelatihan dan Perlengkapan Peserta Pelatihan - Snack 1 kali - Perlengkapan Penampilan hasil pelatihan 1 hari 1. Pelaksanaan di ruang publik 5 wilayah 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan: 1 minggu 1 kali selama 6 Bulan 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin Pariwisata dan Kebudayaan masing-masing wilayah Rp. 430.787.030,00 Orang 1. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM
Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Wilayah Kota Pelatihan pengolahan hasil perikanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara pengolahan ikan yang baik(CPIB) dan prosedur operasional standar sanitasi (POSS) dalam mengolah produk hasil perikanan dan meningkatkan nilai tambah hasil perikanan menjadi produk olahan yang bertujuan untukmeningkatkan gizi masyarakat. Alat peraga tidak dibagikan kepada peserta sebagai alat bantu pelatihan dan alat bantu (belanja modal) disiapkan oleh Sudin. Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK dan maksimal dari masing-masing RW. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 kelompok per kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP (Satlak) masing-masing wilayah (30 peserta per kecamatan). Lama pelatihan 1 (satu) hari 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) NIK dan maksimal dari masing-masing RW. 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan. 3. 10-30 Peserta per kecamatan 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarkat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Sudin KPKP Rp. 989.060,00 orang
Infrastruktur Jalan Pemasangan Cermin Lalu Lintas Pengadaan dan pemasangan cermin lalu lintas, tiang, dan pondasiyang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor. Umumnya dipasang di tepi jalan pada lokasi - lokasi dimana pandangan pengemudi kendaraan bermotor sangat terbatas atau terhalang, khususnya pada tikungan tajam dan persimpangan 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit (dihitung dari jumlah persimpangan jalan yang akan dipasang unit cermin) 3. Agar diprioritaskan pada lokasi rawan kecelakaan. 4. Jangan mengusulkan pemasangan cermin lalu lintas pada ruas jalan yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. 6. Jika penggantian, maka dimungkinkan selama kondisi Cermin yang ada sudah tidak layak & daerah tersebut rawan kecelakaan Rp. 3.741.784,00 unit 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan Pengecatan Marka Jalan Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, melintang, serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi kepentingan lalu lintas (pembagi lajur/jalur lalu lintas) 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2.Untuk pemasangan marka dapat dilakukan sepanjang jalan yang dimaksud digolongkan sebagai jalan umum dan dilalui oleh lalu lintas kendaraan umum. 3.Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. Rp. 291.300,00 m2 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan Pengecatan Zebra Cross Fasilitas penyeberangan bagi pejalan kakiyang ditandai dengan marka jalan 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. 3. Jika pengecatan ulang, dimungkinkan selama lokasi dimaksud banyak (intens) terjadi pertemuan kendaraan & penyebrang serta rawan kecelakaan. Rp. 291.300,00 m2 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Pipa Galvanised(tinggi 4M) Pengadaandan pemasangan rambu, tiang, dan pondasi berupa lambang, angka, kalimat, dan /atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petujuk bagi pengguna jalan yang dipasang pada ruas jalan ataupun di simpang jalan 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit 3.Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. Rp. 3.615.860,00 unit 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan Pembangunan Guard Rail (1 set per 4 meter) Pembangunan pagar pengaman termasuk pemasangan pondasi yang berfungsi untuk memperingatkan pengemudi akan adanya bahaya (jurang) dan melindungi pengguna jalan agar tidak sampai terperosok yang dipasang pada bagian jalan menikung, baik terdapat jurang maupun tidak, yang dikombinasikan dengan pemasangan rambu "chevron" pada tikungan atau dipasang pada jalan lurus dimana sisi jalan terdapat jurang atau sisi jalan yang terdapat perbedaan ketinggian dengan badan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah set guard rail (dihitung dari panjang jalan yang akan dipasang guard rail dibagi 4 meter) 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. Rp. 8.262.851,00 set 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan Pembangunan Pagar Pengaman Jalan Pagar pengaman dan pemasangan pondasi pada jalan non-Koridor Busway (Type besi beton/pagar busway) 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Panjang jalan akan dipasangpagar pengaman jalan 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. Rp. 3.473.983,00 m1 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan Pemasangan Pita Penggaduh/Speed Trap Pembuatan Pita Penggaduh/Speed Trap yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dipasang melintang pada jalur lalu lintas 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Panjang speed trap dipasang sepanjang dengan lebar jalan 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan Rp. 888.200,00 m1 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Administrasi Kantor Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK. Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.000.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Elektronika/ Industri Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.000.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Gambar Konstruksi (CAD) Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.000.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Industri Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.000.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Penerangan Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.000.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.000.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS
5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tehnik Pendingin (Tata Udara) Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.000.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknologi Mekanik (CNC) Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.000.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Mekanik/ Mesin Bubut Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.000.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR
3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Keterampilan Kerja Komputer Akuntansi Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari. 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. Rp. 6.000.000,00 Orang 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI
Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Diversifikasi Olahan Pangan Ternak di wilayah Kota Pengolahan pangan asal ternak adalah untuk meningkatkan nilai tambah hasil peternakan menjadi produk olahan yangbertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Alat percontohan (produk peternakan) Alat Peraga : (container, sealer,dll), honor instruktur non PNS dan konsumsi.Alat peraga dibagikan sebagai bentuk pembinaan. Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK dan maksimal dari masing-masing RW. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 kelompok per kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP (Satlak) masing-masing wilayah (30 peserta per wilayah). Lama pelatihan selama 1 (satu) hari 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) NIK 2. Kesedian peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan. 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarkat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Sudin KPKP Rp. 1.739.634,00 Orang
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perbaikan Lapangan Olahraga Voli 1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada(berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan) dengan usia lapangan diatas 5 tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah. 2. Harga Satuan tersebut adalah harga satuan per lapangan dengan ukuran standar lapangan = 24m x 13 m = 312 m2 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Merupakan aset pemda atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah 6. Sesuai Pergub Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bagian Kedua Pengusulan Pasal 7 ayat 1 Pengusul melampirkan surat permohonan, proposal dan kelengkapan dokumen administrasi (Foto Copy KTP Pengusul/Pemilik Tanah, Foto Copy Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Pernyataan status tanah bermaterai) 7. Usulan yang masih berupa tanah kosong agar mengusulkan pembangunan lapangan olahraga dan 8. Usulan yang sudah berupa lapangan olahraga agar mengusulkan perbaikan lapangan olahraga Rp. 113.105.335,00 unit 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perbaikan Lapangan Olahraga Basket 1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada (berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan termasuk lampu penerangan) dengan usia lapangan diatas 5 tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah. 2. Harga Satuan tersebut adalah harga satuan per lapangan dengan ukuran standar lapangan= 28mx15m=420m2, ditambah samping kiri dan kanan 2 m. Jadi 30mx17m=510m2 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Merupakan aset pemda atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah 6. Sesuai Pergub Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bagian Kedua Pengusulan Pasal 7 ayat 1 Pengusul melampirkan surat permohonan, proposal dan kelengkapan dokumen administrasi (Foto Copy KTP Pengusul/Pemilik Tanah, Foto Copy Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Pernyataan status tanah bermaterai) 7. Usulan yang masih berupa tanah kosong agar mengusulkan pembangunan lapangan olahraga dan 8. Usulan yang sudah berupa lapangan olahraga agar mengusulkan perbaikan lapangan olahraga Rp. 270.543.504,00 unit 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal 1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada(berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan termasuk lampu penerangan) dengan usia lapangan diatas 5 tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah 2. Harga satuan tersebut adalah harga satuan per lapangan olahraga dengan ukuran standar lapangan = 25mx15m=375m2 (standar futsal anak-anak) ditambah samping kiri dan kanan 1 m. Jadi 27mx17m=459m2 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Merupakan aset pemda atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah 6. Sesuai Pergub Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bagian Kedua Pengusulan Pasal 7 ayat 1 Pengusul melampirkan surat permohonan, proposal dan kelengkapan dokumen administrasi (Foto Copy KTP Pengusul/Pemilik Tanah, Foto Copy Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Pernyataan status tanah bermaterai) 7. Usulan yang masih berupa tanah kosong agar mengusulkan pembangunan lapangan olahraga dan 8. Usulan yang sudah berupa lapangan olahraga agar mengusulkan perbaikan lapangan olahraga Rp. 210.238.050,00 unit 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis 1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada(berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan termasuk lampu penerangan) dengan usia lapangan diatas 5 tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah. 2. Harga satuan tersebut adalah harga satuan per lapangan dengan ukuran standar lapangan 149.331 m2 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Merupakan aset pemda atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah 6. Sesuai Pergub Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bagian Kedua Pengusulan Pasal 7 ayat 1 Pengusul melampirkan surat permohonan, proposal dan kelengkapan dokumen administrasi (Foto Copy KTP Pengusul/Pemilik Tanah, Foto Copy Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Pernyataan status tanah bermaterai) 7. Usulan yang masih berupa tanah kosong agar mengusulkan pembangunan lapangan olahraga dan 8. Usulan yang sudah berupa lapangan olahraga agar mengusulkan perbaikan lapangan olahraga Rp. 96.191.743,00 unit 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan dan upaya yang bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat baik dari unsur PKK, LMK, Posyantek serta lembaga-lembaga lainnya sehingga dapat menambah kualitas serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Substansi materi pelatihan soft skill menyesuaikan dengan unsur yang dilatih.Diselenggarakan di Pusbanglat PPAPP serta KB, RPTRA dan Rumah Susun. Dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Peserta merupakan Kader aktif dan lembaga-lembaga lainnya yang diusulkan dari setiap wilayah kota. Rp. 549.920,00 orang 1. PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SERTA KB
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD/TK Tingkat Dasar Pelatihan Guru Pendamping Muda ( Diklat PAUD Tingkat Dasar ) merupakan Pelatihan Pendidik PAUD yang diselenggarakan oleh UPT P3PAUD dan Dikmas selama 6 hari (48 jam) - Data Calon peserta pelatihan (by name by addres) - Kesediaan Peserta mengikuti pelatihan selama 48 jam pelajaran (6 hari) - Peserta merupakan Guru PAUD/TK yang terdaftar di dalam DAPODIK - Lembaga mempunyai izin dari PTSP/SK Kelurahan - Berusia maksimal 50 Tahun - Pendidikan Minimal SMA atau sederajat Rp. 2.105.993,00 orang 1. PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) Indoor 1. Penyediaan APE PAUD di Dinas dan Sudin Pendidikan 2. Akan dilakukan mekanisme sesuai Pergub Nomor 142 Tahun 2018 menggunakan proposal 3. Paket APE Indoor berisi Balok Unit (bahan kayu, isi 100 pcs, warna kayu), Meronce Kayu (150 pcs), Puzzle abjad, Puzzle gambar, Puzzle angka, Puzzle tanda bilangan (huruf besar/kecil), Bonek tangan 3 seri (keluarga, profesi dan binatang), Puzzle Tubuh (40x60 cm) dan Angklung 1 set 1. Data PAUD calon penerima bantuan (nama, alamat, izin PAUD calon penerima bantuan) 2. Proposal permintaan APE 3. PAUD calon penerima bantuan merupakan PAUD yang memiliki izin dari PTSP dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan/Noor Pokok Satuan Pendidikan. Rp. 4.130.000,00 paket 1. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS
3. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT
4. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT
5. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR
6. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR
7. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL
8. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL
9. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM
10. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM
11. SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan pelatihan yang dilaksanakan oleh Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 5 wilayah Kota Administrasi. Pelatihan ini diperuntukkan bagi masyarakat dalam rangka penanggulangan kebakaran dan penyelamatan secara dini di tingkat Kelurahan. Jumlah peserta pelatihan per RW maksimal 30 orang dalam satu Kelurahan. Kebutuhan pelatihan per RW sesuai dengan harga satuan e-budgeting antara lain: - Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (Rp 76.710/kg); - Kaos Oblong (Rp 98,940/ buah); - Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis (Rp 47.000); - Snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya (Rp 18.000). 1. Pengusul telah memiliki calon peserta 2. Peserta diutamakan memiliki KTP DKI Jakarta (NIK) 3. Jumlah peserta tiap RW maksimal 30 orang 4. Peserta bisa terdiri dari laki-laki dan perempuan 5. Peserta merupakan gabungan masyarakat dari beberapa RT dalam RW tersebut Rp. 16.114.953,00 orang/RW 1. SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana merupakan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diperuntukkan bagi masyarakat (termasuk relawan dan kader bencana) dalam rangka penanggulangan bencana secara dini di tingkat Kelurahan. Jumlah Peserta Pelatihan per RW maksimal 5 orang, dengan peserta total sebanyak 20 orang per Kelurahan. Kebutuhan pelatihan sesuai dengan harga satuan didalam e-budgeting adalah antara lain: - [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.20 Belanja Barang Pakai Habis Sandang (Kaos) - [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. Pengusul telah memiliki calon peserta 2. Peserta diutamakan memiliki KTP DKI Jakarta (NIK) 3. Jumlah peserta tiap RW maksimal 5 orang 4. Peserta merupakan Kader Penanggulangan Bencana5. Pelaksanaan kegiatan akan digabung dengan RW lain dalam satu Kelurahan 6. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari Rp. 4.185.608,00 orang 1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan Pembangunan/ pemeliharaan kanopi dermaga Kepulauan Seribu 1. Pengadaan konstruksi bangunan pantai Rp. 2.009.443 per meter lari 2. Pengadaan konstruksi lain Rp. 2.404.993 per meter lari 1. Lokasi dengan titik koordinat yang jelas 2. luas kanopi yang dibutuhkan 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh UPPD I & II Dinas Perhubungan 4. Dampak langsung dan manfaat bagi pengguna & daerah/lokasi setempat Rp. 4.414.436,00 Luasan 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN - KEP. SERIBU
2. UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH I
3. UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
Infrastruktur Kawasan Permukiman Pembangunan Lapangan Olahraga Basket 1. Pembangunan Lapangan Olahraga (berupa pembangunan lapangan olahraga) dari lahan yang masih berupa tanah kosong 2. Harga Satuan tersebut adalah harga satuan per lapangan dengan ukuran standar lapangan= 28mx15m=420m2, ditambah samping kiri dan kanan 2 m. Jadi 30mx17m=510m2 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akan dibangun 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Merupakan aset pemda atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah 6. Sesuai Pergub Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bagian Kedua Pengusulan Pasal 7 ayat 1 Pengusul melampirkan surat permohonan, proposal dan kelengkapan dokumen administrasi (Foto Copy KTP Pengusul/Pemilik Tanah, Foto Copy Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Pernyataan status tanah bermaterai) 7. Usulan yang masih berupa tanah kosong agar mengusulkan pembangunan lapangan olahraga dan 8. Usulan yang sudah berupa lapangan olahraga agar mengusulkan perbaikan lapangan olahraga Rp. 270.543.504,00 unit 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM
Infrastruktur Jalan Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Orang di Kepulauan dengan Paving Blok Harga satuan belum termasuk biaya kirim untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, dan PPN 10% 1. Lokasi (Alamat dan titik koordinat jelas) 2. Lokasi merupakan Aset Pemprov DKI Jakarta; 3. Menggunakan Paving Blok 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Kerja Teknis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu; Rp. 446.000,00 m2 1. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perbaikan lapangan olahraga di kepulauan - bulutangkis Belum termasuk biaya kirim untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah 6. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Kerja Teknis Kabupaten Rp. 96.191.743,00 unit 1. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat Pelatihan Seni Tari Betawi dan Seni Tari Daerah Lain Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk pelaku seni tari betawi kreasi 5 wilayah. Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. Makan : 1 kali Snack : 2 kali Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta sebanyak 30 orang. Pelatihan seni tari betawi merupakan kegiatan yang akan melatih pelajar, mahasiswa, pelaku seni, pelatih seni dan masyarakat dengan memberikan wawasan dan keterampilan tari betawi baik tradisi maupun kreasi. 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari masing-masing RW 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemamapuan dan kompetensi dasar seni tari 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB). 5. Belum pernah menerima pelatihan dimaksud yang disediakan Pemerintah.(Dinyatakan dalam surat pernyataan) 6. Pernyataan untuk mau terlibat mengembangkan seni dimaksud secara mandiri & berkelanjutan) 7. Dilaksanakan di gedung PPSB 5 wilayah Rp. 119.459.766,00 Orang 1. UNIT PENGELOLA PUSAT PELATIHAN SENI BUDAYA
Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Dasar-Dasar Perkoperasian Pelatihan diperuntukkan bagi anggota Koperasi dan UKM Pemula dan Calon Wirausaha baru. 1. Data usulan calon peserta pelatihan harus by name by addres, dilengkapi fotocopy KTP DKI dan pasphoto. 2. Peserta adalah anggota Koperasi UKM Pemula dan Calon Wirausaha Baru. 3. Mengisi formulir Surat Pernyataan Kepesertaan. Rp. 678.398,00 orang 1. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINSDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelatihan Kewirausahaan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru - Pelaksanaan kegiatan di 44 kecamatan, tiap kecamatansebanyak 6 komoditi, yaitu: 1. fashion (pelatihan pembuatan pakaian Khas Betawi, batik, dll), 2. makanan dan minuman (bimbingan teknis produksi roti dan pastry, makanan olahan ikan/daging) 3. kerajinan (pelatihan kain perca, daur ulang Koran, kerajinan kerang, daur ulang botol plastic bekas, rotan, dll) 4. Servis Handphone (khusus Kepulauan Seribu) 5. Animasi dan Desain Grafis (pelatihan membuat produk-produk digital animasi seperti komik digital, dll) 6. Farmasi, kosmetik dan material kesehatan (bimbingan teknis produksi pembersih lantai, sabun cuci piring) - Materi pelatihan terdiri dari Teori dan Praktek Syarat Calon Peserta: 1. Memiliki kemampuan dasar sesuai dengan pelatihan yang diikuti 2. Memiliki minat dan bakat 3. Berdomisili di wilayah DKI Jakarta 4. bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan 5. menginput biodata pribadi bakal calon peserta pelatihan ke dalam website kewirausahaan terpadu Rp. 1.991.738,00 Orang 1. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM
6. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU
Pelatihan Kewirausahaan Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming) di Wilayah Kota Pelatihan budidaya tanaman hemat lahan adalah upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan budidaya sayuran, buah dan tanaman obat keluarga dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Kebutuhan Pelatihan :konsumsi dan bahan pertanian Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 kelompok per Kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP masing-masing wilayah. Lama pelatihan selama 1 hari (teori dan praktek) 1.Data calon peserta pelatihan by name by address, NIK dan dari masing-masing RW. 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. 30 peserta per wilayah 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian masing-masing wilayah. Rp. 1.841.985,00 Orang
Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Pertanian di Wilayah Kota Pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian adalah upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Kebutuhan Pelatihan :konsumsi, bahan pangan dan alat pengolah Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 kelompok per Kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP masing-masing wilayah. Lama pelatihan selama 2 hari (teori dan praktek) 1.Data calon peserta pelatihan by name by address,NIK dan dari masing-masing RW. 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. 30 peserta per wilayah 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian masing-masing wilayah. Rp. 1.323.728,00 orang
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Diving Dilaksanakan untuk tingkat lanjutan 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dari masing-masing RW. 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah telah memiliki kemampuan renang dasar 4. Usia 18 - 45 tahun 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin KPKP Kep.Seribu. Rp. 6.451.000,00 Orang
Pelatihan Kewirausahaan Pendampingan Teknis Desain Kemasan Pelaksanaan kegiatan pendampingan untuk konsultasi & perbaikan kemasan dan logo produk IKM disertai dengan fasilitasi contoh kemasan (mock-up) yang sudah diperbaharui Syarat Calon Peserta: 1. Memiliki kemampuan dasar sesuai dengan pelatihan yang diikuti 2. Memiliki minat dan bakat 3. Berdomisili di wilayah DKI Jakarta 4. sudah memiliki IUMK 5. bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan 6. diutamakan yang sudah pernah mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan dan berproduksi Rp. 2.632.450,00 orang 1. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU
Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Pertanian di Wilayah Kabupaten Pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian adalah upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Kebutuhan Pelatihan :konsumsi, bahan pangan dan alat pengolah Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 kelompok per Kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP masing-masing wilayah. Lama pelatihan selama 2 hari (teori dan praktek) 1.Data calon peserta pelatihan by name by address,NIK dan dari masing-masing RW. 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. 30 peserta per wilayah 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian masing-masing wilayah. Rp. 2.027.020,00 orang
Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Budidaya Tanaman Hemat Lahan (urban farming) tingkat kabupaten Pelatihan budidaya tanaman hemat lahan adalah upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan budidaya sayuran, buah dan tanaman obat keluarga dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Kebutuhan Pelatihan :konsumsi dan bahan pertanian Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 kelompok per Kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP masing-masing wilayah. Lama pelatihan selama 1 hari (teori dan praktek) 1.Data calon peserta pelatihan by name by address, NIK dan dari masing-masing RW. 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. 30 peserta per wilayah 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian masing-masing wilayah. Rp. 1.935.823,00 orang
Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Wilayah Kabupaten Pelatihan pengolahan hasil perikanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara pengolahan ikan yang baik(CPIB) dan prosedur operasional standar sanitasi (POSS) dalam mengolah produk hasil perikanan dan meningkatkan nilai tambah hasil perikanan menjadi produk olahan yang bertujuan untukmeningkatkan gizi masyarakat. Alat peraga tidak dibagikan kepada peserta sebagai alat bantu pelatihan dan alat bantu (belanja modal) disiapkan oleh Sudin. Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK dan maksimal dari masing-masing RW. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 kelompok per kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP (Satlak) masing-masing wilayah (30 peserta per kecamatan). Lama pelatihan 1 (satu) hari 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) NIK dan maksimal dari masing-masing RW. 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan. 3. 10-30 Peserta per kecamatan 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarkat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Sudin KPKP Rp. 1.209.060,00 orang
Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Diversifikasi Olahan Pangan Ternak di wilayah Kabupaten Pengolahan pangan asal ternak adalah untuk meningkatkan nilai tambah hasil peternakan menjadi produk olahan yangbertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Alat percontohan (produk peternakan) Alat Peraga : (container, sealer,dll), honor instruktur non PNS dan konsumsi.Alat peraga dibagikan sebagai bentuk pembinaan. Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK dan maksimal dari masing-masing RW. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjaddi 1 kelompok per kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP (Satlak) masing-masing wilayah (30 peserta per wilayah). Lama pelatihan selama 1 (satu) hari 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) NIK 2. Kesedian peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan. 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarkat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Sudin KPKP Rp. 2.717.391,00 orang
Infrastruktur Kawasan Permukiman Pemasangan Atap Lapangan Olahraga Pemasangan atap untuk lapangan olahraga (Voli, Bulutangkis, Basket, Futsal). Harga Satuan Rp.2.000.000/ m2 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akandibangun 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Merupakan aset pemda atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah 7. Bukan Lahan RPTRA 8. Tidak digunakan untuk lahan parkir Rp. 2.000.000,00 m2 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD/TK Tingkat Lanjutan Pelatihan Guru, Guru Pendamping ( Diklat PAUD Tingkat Lanjutan ) merupakan Pelatihan Pendidik PAUD yang diselenggarakan oleh UPT P3PAUD dan Dikmas selama 8 hari (64 jam) - Data Calon peserta pelatihan (by name by addres) - Kesediaan Peserta mengikuti pelatihan selama 64 jam pelajaran (8 hari) - Peserta merupakan Guru PAUD/TK yang terdaftar di dalam DAPODIK - Lembaga mempunyai izin dari PTSP/SK Kelurahan - Berusia maksimal 50 Tahun - Pendidikan Minimal SMA atau sederajat - WAJIB Memiliki Ijazah/Tanda kelulusan Diklat PAUD Tingkat Dasar Rp. 2.677.919,00 orang 1. PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
Pelatihan Ketenagakerjaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD/TK dan Tingkat Mahir Pelatihan Guru ( Diklat PAUD Tingkat Mahir ) merupakan Pelatihan Pendidik PAUD yang diselenggarakan oleh UPT P3PAUD dan Dikmas selama 10 hari (80 jam) - Data Calon peserta pelatihan (by name by addres) - Kesediaan Peserta mengikuti pelatihan selama 64 jam pelajaran (8 hari) - Peserta merupakan Guru PAUD/TK yang terdaftar di dalam DAPODIK - Lembaga mempunyai izin dari PTSP/SK Kelurahan - Berusia maksimal 50 Tahun - Pendidikan Minimal SMA atau sederajat - WAJIB Memiliki Ijazah/Tanda kelulusan Diklat PAUD Tingkat Dasar dan Lanjutan Rp. 3.249.846,00 orang 1. PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) Outdoor 1. Penyediaan APE PAUD di Dinas dan Sudin Pendidikan 2. Akan dilakukan mekanisme sesuai Pergub Nomor 55 Tahun 2013 menggunakan proposal 3. Paket APE Outdoorberisi Perosotan, Jungkitan 4 anak, Ayunan 4 anak, titian 200 x 10 x 35 cm, karpet alas bermain. 1. Data PAUD calon penerima bantuan (nama, alamat, izin PAUD calon penerima bantuan) 2. Proposal permintaan APE 3. PAUD calon penerima bantuan merupakan PAUD yang memiliki izin dari PTSP dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan/Noor Pokok Satuan Pendidikan. Rp. 13.450.000,00 paket 1. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS
3. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT
4. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT
5. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR
6. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR
7. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL
8. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL
9. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM
10. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM
11. SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota Pengadaan Gerobak Celeng Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan gerobak celeng untuk mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada Masyarakat - Spesifikasi : - - Satuan Buah Rp. 659.900,00 buah 1. KELURAHAN GELORA - JAKPUS
2. KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS
3. KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS
4. KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS
5. KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS
6. KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS
7. KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS
8. KELURAHAN MENTENG - JAKPUS
9. KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS
10. KELURAHAN CIKINI - JAKPUS
11. KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS
12. KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS
13. KELURAHAN KENARI - JAKPUS
14. KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS
15. KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS
16. KELURAHAN KWITANG - JAKPUS
17. KELURAHAN SENEN - JAKPUS
18. KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS
19. KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS
20. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS
21. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS
22. KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS
23. KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS
24. KELURAHAN GALUR - JAKPUS
25. KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS
26. KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS
27. KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS
28. KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS
29. KELURAHAN SERDANG - JAKPUS
30. KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS
31. KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS
32. KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS
33. KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS
34. KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS
35. KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS
36. KELURAHAN KARTINI - JAKPUS
37. KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS
38. KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS
39. KELURAHAN CIDENG - JAKPUS
40. KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS
41. KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS
42. KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS
43. KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS
44. KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS
45. KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT
46. KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT
47. KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT
48. KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT
49. KELURAHAN PLUIT - JAKUT
50. KELURAHAN ANCOL - JAKUT
51. KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT
52. KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT
53. KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT
54. KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT
55. KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT
56. KELURAHAN WARAKAS - JAKUT
57. KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT
58. KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT
59. KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT
60. KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT
61. KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT
62. KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT
63. KELURAHAN KOJA - JAKUT
64. KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT
65. KELURAHAN LAGOA - JAKUT
66. KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
67. KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT
68. KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT
69. KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT
70. KELURAHAN ROROTAN - JAKUT
71. KELURAHAN MARUNDA - JAKUT
72. KELURAHAN CILINCING - JAKUT
73. KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT
74. KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT
75. KELURAHAN KALIBARU - JAKUT
76. KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR
77. KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR
78. KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR
79. KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR
80. KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR
81. KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR
82. KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR
83. KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR
84. KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR
85. KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR
86. KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR
87. KELURAHAN JOGLO - JAKBAR
88. KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR
89. KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR
90. KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR
91. KELURAHAN KAPUK - JAKBAR
92. KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR
93. KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR
94. KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR
95. KELURAHAN KAMAL - JAKBAR
96. KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR
97. KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR
98. KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR
99. KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR
100. KELURAHAN TOMANG - JAKBAR
101. KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR
102. KELURAHAN GROGOL - JAKBAR
103. KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR
104. KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR
105. KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR
106. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR
107. KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR
108. KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR
109. KELURAHAN SLIPI - JAKBAR
110. KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR
111. KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR
112. KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR
113. KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR
114. KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR
115. KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR
116. KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR
117. KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR
118. KELURAHAN ANGKE - JAKBAR
119. KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR
120. KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR
121. KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR
122. KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR
123. KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR
124. KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR
125. KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR
126. KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR
127. KELURAHAN TANGKI - JAKBAR
128. KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR
129. KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR
130. KELURAHAN GLODOK - JAKBAR
131. KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR
132. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL
133. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL
134. KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL
135. KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL
136. KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL
137. KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL
138. KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL
139. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL
140. KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL
141. KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL
142. KELURAHAN BINTARO - JAKSEL
143. KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL
144. KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL
145. KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
146. KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL
147. KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL
148. KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL
149. KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL
150. KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL
151. KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL
152. KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL
153. KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL
154. KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL
155. KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL
156. KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL
157. KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL
158. KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL
159. KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL
160. KELURAHAN BANGKA - JAKSEL
161. KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL
162. KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL
163. KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL
164. KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL
165. KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL
166. KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL
167. KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL
168. KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL
169. KELURAHAN PULO - JAKSEL
170. KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL
171. KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
172. KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL
173. KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL
174. KELURAHAN SELONG - JAKSEL
175. KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL
176. KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL
177. KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL
178. KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL
179. KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL
180. KELURAHAN KARET - JAKSEL
181. KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL
182. KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL
183. KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL
184. KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL
185. KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL
186. KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL
187. KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL
188. KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL
189. KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL
190. KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL
191. KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL
192. KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL
193. KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL
194. KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL
195. KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
196. KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM
197. KELURAHAN KALISARI - JAKTIM
198. KELURAHAN BARU - JAKTIM
199. KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM
200. KELURAHAN GEDONG - JAKTIM
201. KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM
202. KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM
203. KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
204. KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM
205. KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM
206. KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM
207. KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM
208. KELURAHAN CEGER - JAKTIM
209. KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM
210. KELURAHAN SETU - JAKTIM
211. KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM
212. KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM
213. KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM
214. KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
215. KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
216. KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM
217. KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
218. KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM
219. KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM
220. KELURAHAN CAWANG - JAKTIM
221. KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM
222. KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM
223. KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM
224. KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM
225. KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM
226. KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM
227. KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM
228. KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM
229. KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM
230. KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM
231. KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM
232. KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM
233. KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM
234. KELURAHAN KLENDER - JAKTIM
235. KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM
236. KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM
237. KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM
238. KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM
239. KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
240. KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM
241. KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM
242. KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM
243. KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM
244. KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
245. KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM
246. KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM
247. KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM
248. KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM
249. KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM
250. KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM
251. KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM
252. KELURAHAN JATI - JAKTIM
253. KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM
254. KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM
255. KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM
256. KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM
257. KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM
258. KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
259. KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM
260. KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM
261. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU
262. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU
263. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU
264. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU
265. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU
266. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU
267. KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota Pengadaan Cangkrang Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan cangkrang untuk mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada Masyarakat - Spesifikasi : Besi, Gagang Tangkai Besi Uk. Standart - Satuan Unit Rp. 203.500,00 buah 1. KELURAHAN GELORA - JAKPUS
2. KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS
3. KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS
4. KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS
5. KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS
6. KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS
7. KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS
8. KELURAHAN MENTENG - JAKPUS
9. KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS
10. KELURAHAN CIKINI - JAKPUS
11. KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS
12. KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS
13. KELURAHAN KENARI - JAKPUS
14. KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS
15. KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS
16. KELURAHAN KWITANG - JAKPUS
17. KELURAHAN SENEN - JAKPUS
18. KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS
19. KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS
20. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS
21. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS
22. KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS
23. KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS
24. KELURAHAN GALUR - JAKPUS
25. KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS
26. KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS
27. KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS
28. KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS
29. KELURAHAN SERDANG - JAKPUS
30. KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS
31. KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS
32. KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS
33. KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS
34. KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS
35. KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS
36. KELURAHAN KARTINI - JAKPUS
37. KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS
38. KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS
39. KELURAHAN CIDENG - JAKPUS
40. KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS
41. KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS
42. KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS
43. KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS
44. KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS
45. KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT
46. KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT
47. KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT
48. KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT
49. KELURAHAN PLUIT - JAKUT
50. KELURAHAN ANCOL - JAKUT
51. KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT
52. KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT
53. KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT
54. KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT
55. KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT
56. KELURAHAN WARAKAS - JAKUT
57. KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT
58. KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT
59. KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT
60. KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT
61. KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT
62. KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT
63. KELURAHAN KOJA - JAKUT
64. KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT
65. KELURAHAN LAGOA - JAKUT
66. KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
67. KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT
68. KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT
69. KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT
70. KELURAHAN ROROTAN - JAKUT
71. KELURAHAN MARUNDA - JAKUT
72. KELURAHAN CILINCING - JAKUT
73. KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT
74. KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT
75. KELURAHAN KALIBARU - JAKUT
76. KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR
77. KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR
78. KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR
79. KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR
80. KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR
81. KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR
82. KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR
83. KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR
84. KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR
85. KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR
86. KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR
87. KELURAHAN JOGLO - JAKBAR
88. KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR
89. KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR
90. KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR
91. KELURAHAN KAPUK - JAKBAR
92. KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR
93. KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR
94. KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR
95. KELURAHAN KAMAL - JAKBAR
96. KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR
97. KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR
98. KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR
99. KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR
100. KELURAHAN TOMANG - JAKBAR
101. KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR
102. KELURAHAN GROGOL - JAKBAR
103. KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR
104. KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR
105. KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR
106. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR
107. KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR
108. KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR
109. KELURAHAN SLIPI - JAKBAR
110. KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR
111. KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR
112. KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR
113. KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR
114. KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR
115. KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR
116. KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR
117. KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR
118. KELURAHAN ANGKE - JAKBAR
119. KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR
120. KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR
121. KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR
122. KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR
123. KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR
124. KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR
125. KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR
126. KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR
127. KELURAHAN TANGKI - JAKBAR
128. KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR
129. KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR
130. KELURAHAN GLODOK - JAKBAR
131. KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR
132. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL
133. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL
134. KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL
135. KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL
136. KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL
137. KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL
138. KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL
139. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL
140. KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL
141. KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL
142. KELURAHAN BINTARO - JAKSEL
143. KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL
144. KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL
145. KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
146. KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL
147. KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL
148. KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL
149. KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL
150. KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL
151. KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL
152. KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL
153. KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL
154. KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL
155. KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL
156. KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL
157. KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL
158. KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL
159. KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL
160. KELURAHAN BANGKA - JAKSEL
161. KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL
162. KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL
163. KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL
164. KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL
165. KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL
166. KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL
167. KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL
168. KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL
169. KELURAHAN PULO - JAKSEL
170. KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL
171. KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
172. KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL
173. KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL
174. KELURAHAN SELONG - JAKSEL
175. KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL
176. KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL
177. KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL
178. KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL
179. KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL
180. KELURAHAN KARET - JAKSEL
181. KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL
182. KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL
183. KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL
184. KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL
185. KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL
186. KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL
187. KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL
188. KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL
189. KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL
190. KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL
191. KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL
192. KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL
193. KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL
194. KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL
195. KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
196. KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM
197. KELURAHAN KALISARI - JAKTIM
198. KELURAHAN BARU - JAKTIM
199. KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM
200. KELURAHAN GEDONG - JAKTIM
201. KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM
202. KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM
203. KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
204. KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM
205. KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM
206. KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM
207. KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM
208. KELURAHAN CEGER - JAKTIM
209. KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM
210. KELURAHAN SETU - JAKTIM
211. KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM
212. KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM
213. KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM
214. KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
215. KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
216. KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM
217. KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
218. KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM
219. KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM
220. KELURAHAN CAWANG - JAKTIM
221. KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM
222. KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM
223. KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM
224. KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM
225. KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM
226. KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM
227. KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM
228. KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM
229. KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM
230. KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM
231. KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM
232. KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM
233. KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM
234. KELURAHAN KLENDER - JAKTIM
235. KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM
236. KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM
237. KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM
238. KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM
239. KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
240. KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM
241. KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM
242. KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM
243. KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM
244. KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
245. KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM
246. KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM
247. KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM
248. KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM
249. KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM
250. KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM
251. KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM
252. KELURAHAN JATI - JAKTIM
253. KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM
254. KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM
255. KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM
256. KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM
257. KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM
258. KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
259. KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM
260. KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM
261. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU
262. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU
263. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU
264. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU
265. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU
266. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU
267. KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota Pengadaan Sekop Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan sekop untuk mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada Masyarakat - Spesifikasi : Bergagang Tebal 22 mm pegangan kayu, ukuran 7,5/ /9"x12", Bahan Baja - Satuan Unit Rp. 103.200,00 buah 1. KELURAHAN GELORA - JAKPUS
2. KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS
3. KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS
4. KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS
5. KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS
6. KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS
7. KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS
8. KELURAHAN MENTENG - JAKPUS
9. KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS
10. KELURAHAN CIKINI - JAKPUS
11. KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS
12. KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS
13. KELURAHAN KENARI - JAKPUS
14. KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS
15. KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS
16. KELURAHAN KWITANG - JAKPUS
17. KELURAHAN SENEN - JAKPUS
18. KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS
19. KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS
20. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS
21. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS
22. KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS
23. KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS
24. KELURAHAN GALUR - JAKPUS
25. KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS
26. KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS
27. KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS
28. KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS
29. KELURAHAN SERDANG - JAKPUS
30. KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS
31. KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS
32. KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS
33. KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS
34. KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS
35. KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS
36. KELURAHAN KARTINI - JAKPUS
37. KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS
38. KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS
39. KELURAHAN CIDENG - JAKPUS
40. KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS
41. KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS
42. KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS
43. KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS
44. KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS
45. KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT
46. KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT
47. KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT
48. KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT
49. KELURAHAN PLUIT - JAKUT
50. KELURAHAN ANCOL - JAKUT
51. KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT
52. KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT
53. KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT
54. KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT
55. KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT
56. KELURAHAN WARAKAS - JAKUT
57. KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT
58. KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT
59. KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT
60. KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT
61. KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT
62. KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT
63. KELURAHAN KOJA - JAKUT
64. KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT
65. KELURAHAN LAGOA - JAKUT
66. KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
67. KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT
68. KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT
69. KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT
70. KELURAHAN ROROTAN - JAKUT
71. KELURAHAN MARUNDA - JAKUT
72. KELURAHAN CILINCING - JAKUT
73. KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT
74. KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT
75. KELURAHAN KALIBARU - JAKUT
76. KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR
77. KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR
78. KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR
79. KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR
80. KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR
81. KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR
82. KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR
83. KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR
84. KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR
85. KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR
86. KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR
87. KELURAHAN JOGLO - JAKBAR
88. KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR
89. KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR
90. KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR
91. KELURAHAN KAPUK - JAKBAR
92. KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR
93. KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR
94. KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR
95. KELURAHAN KAMAL - JAKBAR
96. KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR
97. KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR
98. KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR
99. KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR
100. KELURAHAN TOMANG - JAKBAR
101. KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR
102. KELURAHAN GROGOL - JAKBAR
103. KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR
104. KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR
105. KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR
106. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR
107. KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR
108. KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR
109. KELURAHAN SLIPI - JAKBAR
110. KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR
111. KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR
112. KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR
113. KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR
114. KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR
115. KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR
116. KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR
117. KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR
118. KELURAHAN ANGKE - JAKBAR
119. KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR
120. KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR
121. KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR
122. KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR
123. KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR
124. KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR
125. KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR
126. KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR
127. KELURAHAN TANGKI - JAKBAR
128. KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR
129. KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR
130. KELURAHAN GLODOK - JAKBAR
131. KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR
132. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL
133. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL
134. KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL
135. KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL
136. KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL
137. KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL
138. KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL
139. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL
140. KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL
141. KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL
142. KELURAHAN BINTARO - JAKSEL
143. KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL
144. KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL
145. KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
146. KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL
147. KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL
148. KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL
149. KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL
150. KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL
151. KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL
152. KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL
153. KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL
154. KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL
155. KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL
156. KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL
157. KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL
158. KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL
159. KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL
160. KELURAHAN BANGKA - JAKSEL
161. KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL
162. KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL
163. KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL
164. KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL
165. KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL
166. KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL
167. KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL
168. KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL
169. KELURAHAN PULO - JAKSEL
170. KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL
171. KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
172. KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL
173. KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL
174. KELURAHAN SELONG - JAKSEL
175. KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL
176. KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL
177. KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL
178. KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL
179. KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL
180. KELURAHAN KARET - JAKSEL
181. KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL
182. KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL
183. KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL
184. KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL
185. KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL
186. KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL
187. KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL
188. KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL
189. KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL
190. KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL
191. KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL
192. KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL
193. KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL
194. KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL
195. KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
196. KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM
197. KELURAHAN KALISARI - JAKTIM
198. KELURAHAN BARU - JAKTIM
199. KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM
200. KELURAHAN GEDONG - JAKTIM
201. KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM
202. KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM
203. KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
204. KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM
205. KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM
206. KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM
207. KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM
208. KELURAHAN CEGER - JAKTIM
209. KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM
210. KELURAHAN SETU - JAKTIM
211. KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM
212. KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM
213. KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM
214. KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
215. KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
216. KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM
217. KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
218. KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM
219. KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM
220. KELURAHAN CAWANG - JAKTIM
221. KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM
222. KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM
223. KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM
224. KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM
225. KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM
226. KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM
227. KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM
228. KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM
229. KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM
230. KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM
231. KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM
232. KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM
233. KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM
234. KELURAHAN KLENDER - JAKTIM
235. KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM
236. KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM
237. KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM
238. KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM
239. KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
240. KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM
241. KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM
242. KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM
243. KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM
244. KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
245. KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM
246. KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM
247. KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM
248. KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM
249. KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM
250. KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM
251. KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM
252. KELURAHAN JATI - JAKTIM
253. KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM
254. KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM
255. KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM
256. KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM
257. KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM
258. KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
259. KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM
260. KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM
261. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU
262. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU
263. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU
264. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU
265. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU
266. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU
267. KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota Pengadaan Cangkul Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan cangkul untuk mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada Masyarakat - Spesifikasi : Bahan Besi Galvanis, Uk. Standar, Gagang Kayu - Satuan Unit Rp. 220.000,00 buah 1. KELURAHAN GELORA - JAKPUS
2. KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS
3. KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS
4. KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS
5. KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS
6. KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS
7. KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS
8. KELURAHAN MENTENG - JAKPUS
9. KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS
10. KELURAHAN CIKINI - JAKPUS
11. KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS
12. KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS
13. KELURAHAN KENARI - JAKPUS
14. KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS
15. KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS
16. KELURAHAN KWITANG - JAKPUS
17. KELURAHAN SENEN - JAKPUS
18. KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS
19. KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS
20. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS
21. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS
22. KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS
23. KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS
24. KELURAHAN GALUR - JAKPUS
25. KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS
26. KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS
27. KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS
28. KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS
29. KELURAHAN SERDANG - JAKPUS
30. KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS
31. KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS
32. KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS
33. KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS
34. KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS
35. KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS
36. KELURAHAN KARTINI - JAKPUS
37. KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS
38. KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS
39. KELURAHAN CIDENG - JAKPUS
40. KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS
41. KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS
42. KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS
43. KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS
44. KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS
45. KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT
46. KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT
47. KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT
48. KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT
49. KELURAHAN PLUIT - JAKUT
50. KELURAHAN ANCOL - JAKUT
51. KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT
52. KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT
53. KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT
54. KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT
55. KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT
56. KELURAHAN WARAKAS - JAKUT
57. KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT
58. KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT
59. KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT
60. KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT
61. KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT
62. KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT
63. KELURAHAN KOJA - JAKUT
64. KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT
65. KELURAHAN LAGOA - JAKUT
66. KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
67. KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT
68. KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT
69. KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT
70. KELURAHAN ROROTAN - JAKUT
71. KELURAHAN MARUNDA - JAKUT
72. KELURAHAN CILINCING - JAKUT
73. KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT
74. KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT
75. KELURAHAN KALIBARU - JAKUT
76. KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR
77. KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR
78. KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR
79. KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR
80. KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR
81. KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR
82. KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR
83. KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR
84. KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR
85. KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR
86. KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR
87. KELURAHAN JOGLO - JAKBAR
88. KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR
89. KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR
90. KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR
91. KELURAHAN KAPUK - JAKBAR
92. KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR
93. KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR
94. KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR
95. KELURAHAN KAMAL - JAKBAR
96. KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR
97. KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR
98. KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR
99. KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR
100. KELURAHAN TOMANG - JAKBAR
101. KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR
102. KELURAHAN GROGOL - JAKBAR
103. KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR
104. KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR
105. KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR
106. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR
107. KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR
108. KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR
109. KELURAHAN SLIPI - JAKBAR
110. KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR
111. KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR
112. KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR
113. KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR
114. KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR
115. KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR
116. KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR
117. KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR
118. KELURAHAN ANGKE - JAKBAR
119. KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR
120. KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR
121. KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR
122. KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR
123. KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR
124. KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR
125. KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR
126. KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR
127. KELURAHAN TANGKI - JAKBAR
128. KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR
129. KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR
130. KELURAHAN GLODOK - JAKBAR
131. KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR
132. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL
133. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL
134. KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL
135. KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL
136. KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL
137. KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL
138. KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL
139. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL
140. KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL
141. KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL
142. KELURAHAN BINTARO - JAKSEL
143. KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL
144. KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL
145. KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
146. KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL
147. KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL
148. KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL
149. KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL
150. KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL
151. KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL
152. KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL
153. KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL
154. KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL
155. KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL
156. KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL
157. KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL
158. KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL
159. KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL
160. KELURAHAN BANGKA - JAKSEL
161. KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL
162. KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL
163. KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL
164. KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL
165. KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL
166. KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL
167. KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL
168. KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL
169. KELURAHAN PULO - JAKSEL
170. KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL
171. KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
172. KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL
173. KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL
174. KELURAHAN SELONG - JAKSEL
175. KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL
176. KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL
177. KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL
178. KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL
179. KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL
180. KELURAHAN KARET - JAKSEL
181. KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL
182. KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL
183. KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL
184. KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL
185. KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL
186. KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL
187. KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL
188. KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL
189. KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL
190. KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL
191. KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL
192. KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL
193. KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL
194. KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL
195. KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
196. KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM
197. KELURAHAN KALISARI - JAKTIM
198. KELURAHAN BARU - JAKTIM
199. KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM
200. KELURAHAN GEDONG - JAKTIM
201. KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM
202. KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM
203. KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
204. KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM
205. KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM
206. KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM
207. KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM
208. KELURAHAN CEGER - JAKTIM
209. KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM
210. KELURAHAN SETU - JAKTIM
211. KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM
212. KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM
213. KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM
214. KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
215. KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
216. KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM
217. KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
218. KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM
219. KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM
220. KELURAHAN CAWANG - JAKTIM
221. KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM
222. KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM
223. KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM
224. KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM
225. KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM
226. KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM
227. KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM
228. KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM
229. KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM
230. KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM
231. KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM
232. KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM
233. KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM
234. KELURAHAN KLENDER - JAKTIM
235. KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM
236. KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM
237. KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM
238. KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM
239. KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
240. KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM
241. KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM
242. KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM
243. KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM
244. KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
245. KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM
246. KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM
247. KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM
248. KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM
249. KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM
250. KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM
251. KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM
252. KELURAHAN JATI - JAKTIM
253. KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM
254. KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM
255. KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM
256. KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM
257. KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM
258. KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
259. KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM
260. KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM
261. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU
262. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU
263. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU
264. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU
265. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU
266. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU
267. KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota Pengadaan Sapu Lidi Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan sapu lidi untuk mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada Masyarakat - Spesifikasi : Tangkai Kayu - Satuan Unit Rp. 51.140,00 buah 1. KELURAHAN GELORA - JAKPUS
2. KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS
3. KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS
4. KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS
5. KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS
6. KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS
7. KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS
8. KELURAHAN MENTENG - JAKPUS
9. KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS
10. KELURAHAN CIKINI - JAKPUS
11. KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS
12. KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS
13. KELURAHAN KENARI - JAKPUS
14. KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS
15. KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS
16. KELURAHAN KWITANG - JAKPUS
17. KELURAHAN SENEN - JAKPUS
18. KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS
19. KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS
20. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS
21. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS
22. KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS
23. KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS
24. KELURAHAN GALUR - JAKPUS
25. KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS
26. KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS
27. KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS
28. KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS
29. KELURAHAN SERDANG - JAKPUS
30. KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS
31. KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS
32. KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS
33. KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS
34. KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS
35. KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS
36. KELURAHAN KARTINI - JAKPUS
37. KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS
38. KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS
39. KELURAHAN CIDENG - JAKPUS
40. KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS
41. KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS
42. KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS
43. KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS
44. KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS
45. KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT
46. KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT
47. KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT
48. KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT
49. KELURAHAN PLUIT - JAKUT
50. KELURAHAN ANCOL - JAKUT
51. KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT
52. KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT
53. KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT
54. KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT
55. KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT
56. KELURAHAN WARAKAS - JAKUT
57. KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT
58. KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT
59. KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT
60. KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT
61. KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT
62. KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT
63. KELURAHAN KOJA - JAKUT
64. KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT
65. KELURAHAN LAGOA - JAKUT
66. KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
67. KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT
68. KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT
69. KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT
70. KELURAHAN ROROTAN - JAKUT
71. KELURAHAN MARUNDA - JAKUT
72. KELURAHAN CILINCING - JAKUT
73. KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT
74. KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT
75. KELURAHAN KALIBARU - JAKUT
76. KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR
77. KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR
78. KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR
79. KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR
80. KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR
81. KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR
82. KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR
83. KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR
84. KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR
85. KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR
86. KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR
87. KELURAHAN JOGLO - JAKBAR
88. KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR
89. KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR
90. KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR
91. KELURAHAN KAPUK - JAKBAR
92. KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR
93. KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR
94. KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR
95. KELURAHAN KAMAL - JAKBAR
96. KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR
97. KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR
98. KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR
99. KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR
100. KELURAHAN TOMANG - JAKBAR
101. KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR
102. KELURAHAN GROGOL - JAKBAR
103. KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR
104. KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR
105. KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR
106. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR
107. KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR
108. KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR
109. KELURAHAN SLIPI - JAKBAR
110. KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR
111. KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR
112. KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR
113. KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR
114. KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR
115. KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR
116. KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR
117. KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR
118. KELURAHAN ANGKE - JAKBAR
119. KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR
120. KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR
121. KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR
122. KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR
123. KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR
124. KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR
125. KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR
126. KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR
127. KELURAHAN TANGKI - JAKBAR
128. KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR
129. KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR
130. KELURAHAN GLODOK - JAKBAR
131. KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR
132. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL
133. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL
134. KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL
135. KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL
136. KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL
137. KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL
138. KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL
139. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL
140. KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL
141. KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL
142. KELURAHAN BINTARO - JAKSEL
143. KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL
144. KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL
145. KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
146. KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL
147. KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL
148. KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL
149. KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL
150. KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL
151. KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL
152. KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL
153. KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL
154. KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL
155. KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL
156. KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL
157. KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL
158. KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL
159. KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL
160. KELURAHAN BANGKA - JAKSEL
161. KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL
162. KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL
163. KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL
164. KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL
165. KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL
166. KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL
167. KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL
168. KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL
169. KELURAHAN PULO - JAKSEL
170. KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL
171. KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
172. KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL
173. KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL
174. KELURAHAN SELONG - JAKSEL
175. KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL
176. KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL
177. KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL
178. KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL
179. KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL
180. KELURAHAN KARET - JAKSEL
181. KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL
182. KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL
183. KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL
184. KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL
185. KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL
186. KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL
187. KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL
188. KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL
189. KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL
190. KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL
191. KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL
192. KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL
193. KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL
194. KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL
195. KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
196. KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM
197. KELURAHAN KALISARI - JAKTIM
198. KELURAHAN BARU - JAKTIM
199. KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM
200. KELURAHAN GEDONG - JAKTIM
201. KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM
202. KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM
203. KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
204. KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM
205. KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM
206. KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM
207. KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM
208. KELURAHAN CEGER - JAKTIM
209. KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM
210. KELURAHAN SETU - JAKTIM
211. KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM
212. KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM
213. KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM
214. KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
215. KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
216. KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM
217. KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
218. KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM
219. KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM
220. KELURAHAN CAWANG - JAKTIM
221. KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM
222. KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM
223. KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM
224. KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM
225. KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM
226. KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM
227. KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM
228. KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM
229. KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM
230. KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM
231. KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM
232. KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM
233. KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM
234. KELURAHAN KLENDER - JAKTIM
235. KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM
236. KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM
237. KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM
238. KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM
239. KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
240. KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM
241. KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM
242. KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM
243. KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM
244. KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
245. KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM
246. KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM
247. KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM
248. KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM
249. KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM
250. KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM
251. KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM
252. KELURAHAN JATI - JAKTIM
253. KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM
254. KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM
255. KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM
256. KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM
257. KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM
258. KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
259. KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM
260. KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM
261. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU
262. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU
263. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU
264. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU
265. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU
266. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU
267. KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota Pengadaan Serokan Sampah Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan serokan sampah untuk mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada Masyarakat - Spesifikasi : Bahan Plastik - Satuan Unit Rp. 61.260,00 buah 1. KELURAHAN GELORA - JAKPUS
2. KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS
3. KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS
4. KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS
5. KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS
6. KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS
7. KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS
8. KELURAHAN MENTENG - JAKPUS
9. KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS
10. KELURAHAN CIKINI - JAKPUS
11. KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS
12. KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS
13. KELURAHAN KENARI - JAKPUS
14. KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS
15. KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS
16. KELURAHAN KWITANG - JAKPUS
17. KELURAHAN SENEN - JAKPUS
18. KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS
19. KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS
20. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS
21. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS
22. KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS
23. KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS
24. KELURAHAN GALUR - JAKPUS
25. KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS
26. KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS
27. KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS
28. KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS
29. KELURAHAN SERDANG - JAKPUS
30. KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS
31. KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS
32. KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS
33. KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS
34. KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS
35. KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS
36. KELURAHAN KARTINI - JAKPUS
37. KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS
38. KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS
39. KELURAHAN CIDENG - JAKPUS
40. KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS
41. KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS
42. KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS
43. KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS
44. KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS
45. KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT
46. KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT
47. KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT
48. KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT
49. KELURAHAN PLUIT - JAKUT
50. KELURAHAN ANCOL - JAKUT
51. KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT
52. KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT
53. KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT
54. KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT
55. KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT
56. KELURAHAN WARAKAS - JAKUT
57. KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT
58. KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT
59. KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT
60. KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT
61. KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT
62. KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT
63. KELURAHAN KOJA - JAKUT
64. KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT
65. KELURAHAN LAGOA - JAKUT
66. KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
67. KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT
68. KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT
69. KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT
70. KELURAHAN ROROTAN - JAKUT
71. KELURAHAN MARUNDA - JAKUT
72. KELURAHAN CILINCING - JAKUT
73. KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT
74. KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT
75. KELURAHAN KALIBARU - JAKUT
76. KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR
77. KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR
78. KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR
79. KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR
80. KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR
81. KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR
82. KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR
83. KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR
84. KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR
85. KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR
86. KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR
87. KELURAHAN JOGLO - JAKBAR
88. KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR
89. KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR
90. KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR
91. KELURAHAN KAPUK - JAKBAR
92. KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR
93. KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR
94. KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR
95. KELURAHAN KAMAL - JAKBAR
96. KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR
97. KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR
98. KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR
99. KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR
100. KELURAHAN TOMANG - JAKBAR
101. KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR
102. KELURAHAN GROGOL - JAKBAR
103. KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR
104. KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR
105. KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR
106. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR
107. KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR
108. KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR
109. KELURAHAN SLIPI - JAKBAR
110. KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR
111. KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR
112. KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR
113. KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR
114. KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR
115. KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR
116. KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR
117. KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR
118. KELURAHAN ANGKE - JAKBAR
119. KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR
120. KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR
121. KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR
122. KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR
123. KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR
124. KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR
125. KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR
126. KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR
127. KELURAHAN TANGKI - JAKBAR
128. KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR
129. KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR
130. KELURAHAN GLODOK - JAKBAR
131. KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR
132. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL
133. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL
134. KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL
135. KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL
136. KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL
137. KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL
138. KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL
139. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL
140. KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL
141. KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL
142. KELURAHAN BINTARO - JAKSEL
143. KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL
144. KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL
145. KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
146. KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL
147. KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL
148. KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL
149. KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL
150. KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL
151. KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL
152. KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL
153. KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL
154. KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL
155. KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL
156. KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL
157. KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL
158. KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL
159. KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL
160. KELURAHAN BANGKA - JAKSEL
161. KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL
162. KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL
163. KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL
164. KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL
165. KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL
166. KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL
167. KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL
168. KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL
169. KELURAHAN PULO - JAKSEL
170. KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL
171. KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
172. KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL
173. KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL
174. KELURAHAN SELONG - JAKSEL
175. KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL
176. KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL
177. KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL
178. KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL
179. KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL
180. KELURAHAN KARET - JAKSEL
181. KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL
182. KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL
183. KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL
184. KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL
185. KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL
186. KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL
187. KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL
188. KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL
189. KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL
190. KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL
191. KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL
192. KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL
193. KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL
194. KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL
195. KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
196. KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM
197. KELURAHAN KALISARI - JAKTIM
198. KELURAHAN BARU - JAKTIM
199. KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM
200. KELURAHAN GEDONG - JAKTIM
201. KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM
202. KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM
203. KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
204. KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM
205. KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM
206. KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM
207. KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM
208. KELURAHAN CEGER - JAKTIM
209. KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM
210. KELURAHAN SETU - JAKTIM
211. KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM
212. KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM
213. KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM
214. KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
215. KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
216. KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM
217. KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
218. KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM
219. KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM
220. KELURAHAN CAWANG - JAKTIM
221. KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM
222. KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM
223. KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM
224. KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM
225. KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM
226. KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM
227. KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM
228. KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM
229. KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM
230. KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM
231. KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM
232. KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM
233. KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM
234. KELURAHAN KLENDER - JAKTIM
235. KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM
236. KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM
237. KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM
238. KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM
239. KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
240. KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM
241. KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM
242. KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM
243. KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM
244. KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
245. KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM
246. KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM
247. KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM
248. KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM
249. KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM
250. KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM
251. KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM
252. KELURAHAN JATI - JAKTIM
253. KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM
254. KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM
255. KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM
256. KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM
257. KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM
258. KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
259. KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM
260. KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM
261. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU
262. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU
263. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU
264. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU
265. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU
266. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU
267. KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota Pengadaan Karung Plastik Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan karung plastik untuk mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada Masyarakat - Spesifikasi : Bahan Plastik, ukuran 56x90 cm - Satuan Unit Rp. 3.110,00 buah 1. KELURAHAN GELORA - JAKPUS
2. KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS
3. KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS
4. KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS
5. KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS
6. KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS
7. KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS
8. KELURAHAN MENTENG - JAKPUS
9. KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS
10. KELURAHAN CIKINI - JAKPUS
11. KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS
12. KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS
13. KELURAHAN KENARI - JAKPUS
14. KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS
15. KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS
16. KELURAHAN KWITANG - JAKPUS
17. KELURAHAN SENEN - JAKPUS
18. KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS
19. KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS
20. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS
21. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS
22. KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS
23. KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS
24. KELURAHAN GALUR - JAKPUS
25. KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS
26. KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS
27. KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS
28. KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS
29. KELURAHAN SERDANG - JAKPUS
30. KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS
31. KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS
32. KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS
33. KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS
34. KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS
35. KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS
36. KELURAHAN KARTINI - JAKPUS
37. KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS
38. KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS
39. KELURAHAN CIDENG - JAKPUS
40. KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS
41. KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS
42. KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS
43. KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS
44. KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS
45. KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT
46. KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT
47. KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT
48. KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT
49. KELURAHAN PLUIT - JAKUT
50. KELURAHAN ANCOL - JAKUT
51. KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT
52. KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT
53. KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT
54. KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT
55. KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT
56. KELURAHAN WARAKAS - JAKUT
57. KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT
58. KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT
59. KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT
60. KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT
61. KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT
62. KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT
63. KELURAHAN KOJA - JAKUT
64. KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT
65. KELURAHAN LAGOA - JAKUT
66. KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
67. KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT
68. KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT
69. KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT
70. KELURAHAN ROROTAN - JAKUT
71. KELURAHAN MARUNDA - JAKUT
72. KELURAHAN CILINCING - JAKUT
73. KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT
74. KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT
75. KELURAHAN KALIBARU - JAKUT
76. KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR
77. KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR
78. KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR
79. KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR
80. KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR
81. KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR
82. KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR
83. KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR
84. KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR
85. KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR
86. KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR
87. KELURAHAN JOGLO - JAKBAR
88. KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR
89. KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR
90. KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR
91. KELURAHAN KAPUK - JAKBAR
92. KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR
93. KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR
94. KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR
95. KELURAHAN KAMAL - JAKBAR
96. KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR
97. KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR
98. KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR
99. KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR
100. KELURAHAN TOMANG - JAKBAR
101. KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR
102. KELURAHAN GROGOL - JAKBAR
103. KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR
104. KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR
105. KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR
106. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR
107. KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR
108. KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR
109. KELURAHAN SLIPI - JAKBAR
110. KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR
111. KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR
112. KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR
113. KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR
114. KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR
115. KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR
116. KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR
117. KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR
118. KELURAHAN ANGKE - JAKBAR
119. KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR
120. KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR
121. KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR
122. KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR
123. KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR
124. KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR
125. KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR
126. KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR
127. KELURAHAN TANGKI - JAKBAR
128. KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR
129. KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR
130. KELURAHAN GLODOK - JAKBAR
131. KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR
132. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL
133. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL
134. KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL
135. KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL
136. KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL
137. KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL
138. KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL
139. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL
140. KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL
141. KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL
142. KELURAHAN BINTARO - JAKSEL
143. KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL
144. KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL
145. KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
146. KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL
147. KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL
148. KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL
149. KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL
150. KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL
151. KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL
152. KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL
153. KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL
154. KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL
155. KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL
156. KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL
157. KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL
158. KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL
159. KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL
160. KELURAHAN BANGKA - JAKSEL
161. KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL
162. KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL
163. KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL
164. KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL
165. KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL
166. KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL
167. KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL
168. KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL
169. KELURAHAN PULO - JAKSEL
170. KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL
171. KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
172. KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL
173. KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL
174. KELURAHAN SELONG - JAKSEL
175. KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL
176. KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL
177. KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL
178. KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL
179. KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL
180. KELURAHAN KARET - JAKSEL
181. KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL
182. KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL
183. KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL
184. KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL
185. KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL
186. KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL
187. KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL
188. KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL
189. KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL
190. KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL
191. KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL
192. KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL
193. KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL
194. KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL
195. KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
196. KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM
197. KELURAHAN KALISARI - JAKTIM
198. KELURAHAN BARU - JAKTIM
199. KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM
200. KELURAHAN GEDONG - JAKTIM
201. KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM
202. KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM
203. KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM
204. KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM
205. KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM
206. KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM
207. KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM
208. KELURAHAN CEGER - JAKTIM
209. KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM
210. KELURAHAN SETU - JAKTIM
211. KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM
212. KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM
213. KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM
214. KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
215. KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM
216. KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM
217. KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
218. KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM
219. KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM
220. KELURAHAN CAWANG - JAKTIM
221. KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM
222. KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM
223. KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM
224. KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM
225. KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM
226. KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM
227. KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM
228. KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM
229. KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM
230. KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM
231. KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM
232. KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM
233. KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM
234. KELURAHAN KLENDER - JAKTIM
235. KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM
236. KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM
237. KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM
238. KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM
239. KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
240. KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM
241. KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM
242. KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM
243. KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM
244. KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM
245. KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM
246. KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM
247. KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM
248. KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM
249. KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM
250. KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM
251. KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM
252. KELURAHAN JATI - JAKTIM
253. KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM
254. KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM
255. KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM
256. KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM
257. KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM
258. KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM
259. KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM
260. KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM
261. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU
262. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU
263. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU
264. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU
265. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU
266. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU
267. KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Kepulauan Seribu Kegiatan pemeliharaan Lampu Navigasi pelayaran antara lain, Penggantian Lampu, Struktur Menara, Sistem Penjangkaran, dll. 1. Lokasi jelas dan kondisi lampu suar rusak; 2. Sudah ada Lampu Suar sebelumnya; 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh UPPD I & II Dinas Perhubungan Rp. 38.969.108,00 paket 1. UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH I
2. UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan Pemeliharaan/Pendalaman Kolam Labuh Penumpang Kepulauan Seribu 1. Kawat Bronjong - Kawat Bronjong 100 cm x 50 cm x 200 cm = Rp110.000 per blat/unit - Batu kali 1m3 = Rp264.334 - Upah pembuatan bronjong = Rp30.000/unit 2. Sheetpile tipe W 350 x B1000 panjang 7 m2 (untuk 1 m dibutuhkan 3 unit sheetpile) = Rp2.910.000 3. Pengerukan dan pengangkutan material hasil galian sejauh 100m = Rp.83.354 1. Lokasi dengan titik koordinat yang jelas 2. Luas dan kedalaman alur 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh UPPD I & II Dinas Perhubungan 4. Untuk penempatan hasil kerukan dan desainnya perlu koordinasi dengan Sudin CKTRP , apabila timbul daratan akan dicatatkan sebagai aset Pemprov DKI Jakarta Rp. 3.397.688,00 luasan 1. UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH I
2. UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
Infrastruktur Jalan Pengadaan Papan Nama Jalan di Kepulauan Seribu Papan Nama Jalan dibuat untuk memudahkan Identifikasi Lokasi/Wilayah 1. Diletakkan pada jalan yang telah memiliki nama jalan; 2. Untuk Jalan yang belum memiliki nama jalan/gang agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penentuan nama jalan; 3. Diletakkan di tempat yang mudah dilihat; 4. Nama jalan tidak melanggar kode etik dan norma yang berlaku di masyarakat Rp. 1.080.000,00 Titik 1. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
Pelatihan Kewirausahaan Juru Sembelih Halal (JULEHA) Pelatihan selama 3 hari dan sertifikasi Juru Sembelih Halal 1. Memiliki KTP DKI Jakarta 2. Beragama Islam yang taat 3. Berjenis kelamin Laki-Laki 4. Usia Maksimal 45 Tahun 5. Pernah menjadi tenaga penyembelih hewan kurban 6. Kuota untuk 50 orang Rp. 7.500.000,00 orang 1. DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat Pelatihan Pelestarian Terumbu Karang Pelatihan Pelestarian Terumbu Karang Bagi Masyarakat 1. Data calon peserta, Komunitas/Kelompok Masyarakat; 2. Warga DKI Jakarta dibuktikan dengan ber-KTP DKI Jakarta; 3. Bersedia mengikuti pleatihan sesuai dengan jadwal yang diberikan; 4. Belum Pernah mengikuti Pelatihan (Surat Pernyataan); 5. Bersedia mengimplementasikannya di masyarakat dan ikut serta menjaga serta merawat Terumbu Karang; Rp. 1.000.000,00 orang
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat Pelatihan Pemandu Wisata Kepulauan Seribu Memberikan pelatihan pengetahuan dasar Kepemanduan kepada pemandu pariwisata lokal, Pelajar SMA lulus sekolah dan masyarakat usia produktif yang berminat menjadi pemandu wisata di Kepulauan Seribu yang ber-KTP DKI Jakarta 1. Data calon peserta, pemandu, pelajar dan masyarakat; 2. Belum pernah mengikuti Pelatihan Pemandu Wisata sebelumnya; 3. Mempunyai motivasi yang baik untuk memajukan industri pariwisata di kepulauan seribu; 4. Meningkatkan kualitas SDM Industri Pariwisata di Kepulauan Seribu; 5.Untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mengembangkan Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional; 6. Jumlah peserta sebanyak minimal 75 orang se Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Rp. 2.693.350,00 orang 1. SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN - KEP. SERIBU
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Kepulauan Seribu Kegiatan dan upaya yang bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat baik dari unsur PKK, LMK, Posyantek serta lembaga-lembaga lainnya sehingga dapat menambah kualitas serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Substansi materi pelatihan soft skill menyesuaikan dengan unsur yang dilatih. Diselenggarakan di wilayah Kepulauan Seribu 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Peserta merupakan warga Kepulauan seribu/ Kader aktif dan lembaga-lembaga lainnya yang diusulkan dari setiap wilayah kabupaten Rp. 549.000,00 orang 1. SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - KAB. ADM - KEP. SERIBU
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat Pengadaan peralatan tenis meja Terdiri dari meja, net, bad, bola Untuk kelompok, dengan melampirkan proposal dan surat pernyataan, ada lokasi untuk bermain tenis meja Rp. 7.375.500,00 unit 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM
Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan rak buku rak untuk menyimpan buku-buku koleksi perpustakaan khusus untuk yang sudah punya TBM, statusnya pinjam pakai Rp. 3.000.000,00 unit 1. SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
6. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Alat Musik Marawis Pemberian alat musik marawis kepada sanggar, komunitas seni, majelis talim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta 1. Data calon penerima (by name by address) 2. Belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian hadroh sebelumnya 3. Bersedia membuat pernyataan untuk merawat, memelihara dan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau memindahtangankan ke pihak lain 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan lebih lanjut oleh Suku Dinas Pariwisata 5. Proposal permintaan marawis Rp. 6.090.000,00 unit 1. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM
Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Alat Musik Rebana Pemberian alat musik marawis kepada sanggar, komunitas seni, majelis talim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta 1. Data calon penerima (by name by address) 2. Belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian hadroh sebelumnya 3. Bersedia membuat pernyataan untuk merawat, memelihara dan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau memindahtangankan ke pihak lain 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan lebih lanjut oleh Suku Dinas Pariwisata 5. Proposal permintaan rebana Rp. 3.045.000,00 unit 1. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM
Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Alat Musik Hadroh Pemberian alat musik hadroh kepada sanggar, komunitas seni, majelis talim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta 1. Data calon sanggar penerima (by name by address) 2. Belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian hadroh sebelumnya 3. Bersedia membuat pernyataan untuk merawat, memelihara dan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau memindahtangankan ke pihak lain 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin Pariwisata dan Kebudayaan. 5. Proposal Permintaan Hadroh Rp. 6.500.000,00 unit 1. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM
Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) Outdoor di Kepulauan Seribu 1. APE Outdoor ditujukan untuk PAUD 2. Alat Peraga Edukasi Outdoor merupakan sarana permainan dan pembelajaran anak-anak yang berada di luar ruangan; 3. Paket APE Outdoorberisi Peluncur Fiber Besar, Jungkitan, Ayunan, mangkok putar, Jembatan Rantai, Bola Dunia, Gawang Futsal Anak, Panjatan Jala ukuran(200 X 150 X 150) 1. Data PAUD calon penerima bantuan (nama, alamat, izin PAUD calon penerima bantuan) 2. Mengajukan Proposal Bantuan Hibah yang ditujukan ke Pemprov DKI Jakarta 3. PAUD calon penerima bantuan merupakan PAUD yang memiliki izin dari PTSP dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan/Nomor Pokok Satuan Pendidikan. 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Pendidikan Rp. 22.443.800,00 paket 1. SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota Pengadaan Tong Sampah Kepulauan Seribu 1. Menggunakan SSH Tong Sampah Beroda HDPE 120 Lt 2. Harga satuan belum termasuk biaya kirim untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, dan PPN 10%. 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Estimasi jumlah titik yang akan diberikan tong sampah khusus di ruang publik/umum 3.Menyesuaikan dengan peta kebutuhan per Kelurahan 4. Jika sudah ada pengadaan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 5. Prioritas pada lokasi wisata Rp. 968.000,00 paket 1. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU
2. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU
3. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU
4. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU
5. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU
6. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU
Pelatihan Kewirausahaan Pembinaan Kewirausahaan UKM - Pelaksanaan kegiatan di 6 kecamatan, tiap kecamatan sebanyak 6 jenis pelatihan, yaitu: 1. Pelatihan Entrepreneur Skill/Jiwa Kewirausahaan; 2. Pelatihan Perizinan; 3. Pelatihan Pemasaran; 4. Pelatihan Penjualan; 5. Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan; 6. Pelatihan Akses Permodalan. Syarat Calon Peserta: 1. KTP Elektronik DKI Jakarta; 2. Terdaftar di website jakpreneur.jakarta.go.id; 3. Pria dan Wanita; 4. Usia 17 tahun sampai dengan 65 tahun; 5. Pendidikan minimal Sekolah Dasar; 6. Wirausaha Pemula; 7. Wirausaha Naik Kelas; 8. Memiliki jiwa entrepreneur; 9. Diutamakan memiliki usaha. Rp. 630.600,00 orang 1. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM
6. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan Zona selamat sekolah Pembuatan Pembuatan Zona selamat sekolah (ZoSS) merupakan kegiatan mangemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah danbertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan guna menjamin keselamatan anak di sekolah 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan Rp. 65.000.000,00 paket 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan Pemasangan Speed Bump Pembuatan Pita Penggaduh/Speed Bump yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dipasang melintang pada jalur lalu lintas 1. Lokasi (dengan alamat jelas) --update 2. Digunakan pada jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan < 10 km/jam --update 2. Panjang Speed Bump dipasang menyesuaikan dengan lebar jalan 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan --4. Kondisi jalan harus bagus dan tidak rusak Rp. 7.500.000,00 paket 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan Pengecatan Marka Jalan Thermoplastic Kuning Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, melintang, serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi kepentingan lalu lintas (pembagi lajur/jalur lalu lintas) 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2.Untuk pemasangan marka dapat dilakukan sepanjang jalan yang dimaksud digolongkan sebagai jalan umum dan dilalui oleh lalu lintas kendaraan umum. 3.Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. 4. Memiliki lebar jalan minimal 3.5 meter. 5. Kondisi jalan harus bagus dan tidak rusak Rp. 283.000,00 paket 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Infrastruktur Jalan Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang harga satuan sesuai dengan e-budgeting: - 1.1.7.02.01.06.001.00191 / Armature LED (90 watt) untuk Jalan Lingkungan dengan Smart System @ Rp. 7.370.000,00 dan; - 1.1.7.02.01.06.001.00099 / Stang Ornament @Rp. 660.400,00 1. Lokasi jelas dan merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (disertai dengan sket lokasi) 2. khusus untuk jalan dengan lebar ≥ 1,5 Meter 3. jika ada lampu PJU Eksisting, tipe lampu PJU Eksisting tersebut bukan lampu LED 4. harus tersedia tiang PLN di jalur pemasangan lampu PJU sebagai tempat pemasangan lampu PJU menggunakan stang, apabila tidak ada tiang PLN dapat memakai tiang tancap 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Bina Marga masing-masing wilayah dan Kabupaten Adm. Kep Seribu. Rp. 8.030.400,00 unit 1. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM
6. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
Infrastruktur Jalan Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/orang dengan AC-WC 4cm (hotmix) 1. Lokasi di semua RW, kecuali sebagaimana diatur di dalam Pergub No. 90 tahun 2018. Untuk RW yang terdapat dalam Pergub No. 90 tahun 2018 menjadi kewenangan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman 6 wilayah (Kota&Kabupaten) 2. Jalan yang diperbaiki dengan lebar ≥1,5 meter 3. Jika sudah ada pembangunan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Prioritas pada lokasi yang belum pernah mengalami perbaikan 5. Lokasi yang diusulkan adalah aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp. 160.000,00 m2 1. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM
6. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
7. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKPUS
8. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKUT
9. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKBAR
10. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKSEL
11. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM
12. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN - KEP. SERIBU
Infrastruktur Kawasan Permukiman Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB ) Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro sd PHB) beserta tutup 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Lokasi di semua RW, kecuali sebagaimana diatur di dalam Pergub No. 90 tahun 2018 yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai RW kumuh, dimana kewenangannya menjadi tanggung jawab Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman. 3. Panjang saluran (dihitung dari panjang saluran yang diusulkan untuk dibangun) 4. Prioritas pada lokasi yang salurannya sudah rusak parah. Rp. 4.378.369,00 m 1. SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
6. SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
7. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKPUS
8. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKUT
9. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKBAR
10. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKSEL
11. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM
12. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN - KEP. SERIBU
Infrastruktur Jalan Peningkatan/Perbaikan Jembatan Antar Kampung (JAK) - Jembatan Antar Kampung yang berada diatas PHB/sungai/kali - Material = Baja dan beton Harga sesuai e-budgeting: - 1.3.4.01.02.02.001.00016 / 1 M2 Pekerjaan Pemeliharaan Sedang Jembatan @Rp.6.435.352,00 1. Lokasi (dengan alamat jelas dan perkiraan panjang dan lebar) 2. harga per m2 jembatan 3. Tidak ada jembatan alternatif lain yang layak disekitar lokasi 4. Merupakan akses utama penyebrangan antar kampung 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Bina Marga masing-masing wilayah Rp. 6.435.352,00 m2 1. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM
6. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa Pemberian alat bantu penunjang fisik kursi roda dewasa bagi disabilitas dan lanjut usia yang ber-KTP dan berdomisili di DKI Jakarta 1. Data Calon Penerima Alat Bantu Penunjang Fisik dari KTP, KK, dan surat keterangan domisili dari Kelurahan 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan Alat Bantu Penunjang Fisik 3. Usulan berdasarkan aspirasi masyarakat 4. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 Keterangan Kelurahan bahwa benar calon penerima Alat Bantu Penunjang Fisik merupakan disabilitas 5. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) 6. Surat keterangan dari Puskemas ataupun KLPDH bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survey, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial Rp. 2.750.000,00 unit 1. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Infrastruktur Kawasan Permukiman Pemasangan Jaring Pengaman Lapangan Olah raga 1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada (berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan termasuk lampu penerangan dan Jaring pengaman) dengan usia lapangan diatas 5 tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah 2. Harga satuan tersebut adalah harga satuan per lapangan olahraga dengan ukuran standar lapangan = 25mx15m=375m2 ditambah samping kiri dan kanan 1 m. Jadi 27mx17m=459m2 3. Jaring Pengaman/net pengaman bahan nylon ukuran sesuai dengan venue 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Merupakan aset pemda atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah Rp. 5.500.000,00 paket 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan Lainnya Terdiri Bola Voli,Bola Kaki,Bola Futsal, Bola Basket, Raket Bulutangkis, Shuttle Cock, Net Bulutangkis, Net Voli,Papan Catur, Jaring Gawang Futal. Untuk kelompok, dengan melampirkan proposal dan surat pernyataan. Rp. 7.672.940,00 paket 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS
2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT
3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR
4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL
5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Anak Pemberian alat bantu fisik kursi roda anak bagi disabilitas yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta 1. Data Calon Penerima Alat Bantu Penunjang Fisik dari KTP, KK, dan surat keterangan domisili dari Kelurahan 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan Alat Bantu Penunjang Fisik 3. Usulan berdasarkan aspirasi masyarakat 4. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 Keterangan Kelurahan bahwa benar calon penerima Alat Bantu Penunjang Fisik merupakan disabilitas 5. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) 6. Surat keterangan dari Puskemas ataupun KLPDH bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survey, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial Rp. 4.730.000,00 unit 1. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Walker Pemberian alat bantu fisik tongkat walker bagi disabilitas dan lanjut usia yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta 1. Data Calon Penerima Alat Bantu Penunjang Fisik dari KTP, KK, dan surat keterangan domisili dari Kelurahan 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan Alat Bantu Penunjang Fisik 3. Usulan berdasarkan aspirasi masyarakat 4. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 Keterangan Kelurahan bahwa benar calon penerima Alat Bantu Penunjang Fisik merupakan disabilitas 5. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) 6. Surat keterangan dari Puskemas ataupun KLPDH bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survey, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial Rp. 414.760,00 unit 1. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat Penyediaan Alat Bantu Fisik Penunjang Tongkat kaki Tiga Pemberian alat bantu fisik Tongkat kaki Tiga bagi disabilitas dan lanjut usia yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta 1. Data Calon Penerima Alat Bantu Penunjang Fisik dari KTP, KK, dan surat keterangan domisili dari Kelurahan 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan Alat Bantu Penunjang Fisik 3. Usulan berdasarkan aspirasi masyarakat 4. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 Keterangan Kelurahan bahwa benar calon penerima Alat Bantu Penunjang Fisik merupakan disabilitas 5. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) 6. Surat keterangan dari Puskemas ataupun KLPDH bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survey, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial Rp. 215.990,00 unit 1. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Netra Pemberian alat bantu fisik Tongkat Netra bagi disabilitas dan lanjut usia yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta 1. Data Calon Penerima Alat Bantu Fisik dari KTP, KK, dan surat keterangan domisili dari Kelurahan 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan Alat Bantu Penunjang Fisik 3. Usulan berdasarkan aspirasi masyarakat 4. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 Keterangan Kelurahan bahwa benar calon penerima Alat Bantu Penunjang Fisik merupakan disabilitas 5. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) 6. Surat keterangan dari Puskemas ataupun KLPDH bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survey, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial Rp. 259.230,00 unit 1. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Hearing Aid Pemberian alat bantu fisik Hearing Aid bagi disabilitas dan lanjut usia yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta 1. Data Calon Penerima Alat Bantu Penunjang Fisik dari KTP, KK, dan surat keterangan domisili dari Kelurahan 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan Alat Bantu Penunjang Fisik 3. Usulan berdasarkan aspirasi masyarakat 4. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 Keterangan Kelurahan bahwa benar calon penerima Alat Bantu Penunjang Fisik merupakan disabilitas 5. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) 6. Surat keterangan dari Puskemas ataupun KLPDH bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survey, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial Rp. 2.000.000,00 unit 1. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
2. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
4. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR