Kamus Usulan
Export ExcelIcon | Prioritas Pembangunan | Usulan Kegiatan | Definisi Operasional | Syarat dan Ketentuan | Harga Satuan | Satuan | UKPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. | 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.600.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR 4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL 5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Busana | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. | 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.600.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR 4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL 5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM 6. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Graha | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. | 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.600.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR 4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL 5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Operator Komputer | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. | 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.600.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR 4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL 5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Komputer | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.600.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT 4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL 5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Design Grafis | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.600.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL 4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM 5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Bahasa Jepang | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.600.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Bahasa Inggris | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.600.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR 4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL 5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Sepeda Motor | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. | 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.600.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT 4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR 5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL 6. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin/AC | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. | 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.600.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR 4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL 5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM 6. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Automotif | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.600.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR 4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL 5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Las Listrik | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.600.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Las Welding Inspector | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 50 hari. | 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 5. Harus memiliki skill dasar di bidang las 6. Sudah melaksanakan magang/ on the job training 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 22.000.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Las plat | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 75 hari. | 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 5. Harus memiliki skill dasar di bidang las 6. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 38.500.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Kerja Kejuruan Las Pipa | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 75 hari. | 1.Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK 5. Harus memiliki skill dasar di bidang las 6. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 52.250.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Mengemudi SIM A | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan :1 paket pelatihan mengemudi sampai dengan mendapatkan SIM A. Pelatihan dilaksanakan selama 15 hari | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK, fotokopi KTP dan KK) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dengan persyaratan surat keterangan domisili) 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksilebih lanjut oleh masing-masing Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi (di 5 Wilayah). | Rp. 2.500.000,00 | orang | 1. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | PelatihanSatuan Pengamanan | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan :1 Paket pelatihan dan perlengkapan peserta Pelatihan dilaksanakan selama 15 hari (standar Polda) | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK, fotokopi KTP dan KK) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dengan persyaratan surat keterangan domisili) 4. Tinggi minimal wanita : 165 cm, pria : 170 cm. Usia maksimal 35 tahun. 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh masing-masing Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi (di 5 Wilayah). | Rp. 4.500.000,00 | orang | 1. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Tingkat Kota/Kabupaten | Pelatihan kesenian (diantaranya berupa marawis, band, dan lain-lain) yang ditujukan untuk masyarakat khususnya remaja dan anak-anak dan diselenggarakan secara berkala di ruang publik. Biaya pelatihan termasuk : - Biaya Pelatihan dan Perlengkapan Peserta Pelatihan - Snack 1 kali - Perlengkapan Penampilan hasil pelatihan 1 hari | 1. Pelaksanaan di ruang publik 5 wilayah 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan: 1 minggu 1 kali selama 6 Bulan 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin Pariwisata dan Kebudayaan masing-masing wilayah | Rp. 430.787.030,00 | Orang | 1. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan Kewirausahaan | Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Wilayah Kota | Pelatihan pengolahan hasil perikanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara pengolahan ikan yang baik(CPIB) dan prosedur operasional standar sanitasi (POSS) dalam mengolah produk hasil perikanan dan meningkatkan nilai tambah hasil perikanan menjadi produk olahan yang bertujuan untukmeningkatkan gizi masyarakat. Alat peraga tidak dibagikan kepada peserta sebagai alat bantu pelatihan dan alat bantu (belanja modal) disiapkan oleh Sudin. Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK dan maksimal dari masing-masing RW. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 kelompok per kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP (Satlak) masing-masing wilayah (30 peserta per kecamatan). Lama pelatihan 1 (satu) hari | 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) NIK dan maksimal dari masing-masing RW. 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan. 3. 10-30 Peserta per kecamatan 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarkat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Sudin KPKP | Rp. 989.060,00 | orang | |
![]() |
Infrastruktur Jalan | Pemasangan Cermin Lalu Lintas | Pengadaan dan pemasangan cermin lalu lintas, tiang, dan pondasiyang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor. Umumnya dipasang di tepi jalan pada lokasi - lokasi dimana pandangan pengemudi kendaraan bermotor sangat terbatas atau terhalang, khususnya pada tikungan tajam dan persimpangan | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit (dihitung dari jumlah persimpangan jalan yang akan dipasang unit cermin) 3. Agar diprioritaskan pada lokasi rawan kecelakaan. 4. Jangan mengusulkan pemasangan cermin lalu lintas pada ruas jalan yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. 6. Jika penggantian, maka dimungkinkan selama kondisi Cermin yang ada sudah tidak layak & daerah tersebut rawan kecelakaan | Rp. 3.741.784,00 | unit | 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan | Pengecatan Marka Jalan | Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, melintang, serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi kepentingan lalu lintas (pembagi lajur/jalur lalu lintas) | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2.Untuk pemasangan marka dapat dilakukan sepanjang jalan yang dimaksud digolongkan sebagai jalan umum dan dilalui oleh lalu lintas kendaraan umum. 3.Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. | Rp. 291.300,00 | m2 | 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan | Pengecatan Zebra Cross | Fasilitas penyeberangan bagi pejalan kakiyang ditandai dengan marka jalan | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. 3. Jika pengecatan ulang, dimungkinkan selama lokasi dimaksud banyak (intens) terjadi pertemuan kendaraan & penyebrang serta rawan kecelakaan. | Rp. 291.300,00 | m2 | 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan | Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Pipa Galvanised(tinggi 4M) | Pengadaandan pemasangan rambu, tiang, dan pondasi berupa lambang, angka, kalimat, dan /atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petujuk bagi pengguna jalan yang dipasang pada ruas jalan ataupun di simpang jalan | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit 3.Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. | Rp. 3.615.860,00 | unit | 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan | Pembangunan Guard Rail (1 set per 4 meter) | Pembangunan pagar pengaman termasuk pemasangan pondasi yang berfungsi untuk memperingatkan pengemudi akan adanya bahaya (jurang) dan melindungi pengguna jalan agar tidak sampai terperosok yang dipasang pada bagian jalan menikung, baik terdapat jurang maupun tidak, yang dikombinasikan dengan pemasangan rambu "chevron" pada tikungan atau dipasang pada jalan lurus dimana sisi jalan terdapat jurang atau sisi jalan yang terdapat perbedaan ketinggian dengan badan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah set guard rail (dihitung dari panjang jalan yang akan dipasang guard rail dibagi 4 meter) 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. | Rp. 8.262.851,00 | set | 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan | Pembangunan Pagar Pengaman Jalan | Pagar pengaman dan pemasangan pondasi pada jalan non-Koridor Busway (Type besi beton/pagar busway) | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Panjang jalan akan dipasangpagar pengaman jalan 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. | Rp. 3.473.983,00 | m1 | 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan | Pemasangan Pita Penggaduh/Speed Trap | Pembuatan Pita Penggaduh/Speed Trap yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dipasang melintang pada jalur lalu lintas | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Panjang speed trap dipasang sepanjang dengan lebar jalan 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan | Rp. 888.200,00 | m1 | 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Administrasi Kantor | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK. Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.000.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Elektronika/ Industri | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.000.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Gambar Konstruksi (CAD) | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.000.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Industri | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.000.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Penerangan | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.000.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.000.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM 4. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS 5. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tehnik Pendingin (Tata Udara) | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.000.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknologi Mekanik (CNC) | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.000.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Mekanik/ Mesin Bubut | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 45-60 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.000.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI 2. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR 3. PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Keterampilan Kerja Komputer Akuntansi | Pelatihan ini diperuntukan bagi Pencari Kerja/ Pengangguran dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK, biaya uji kompetensi. Pelatihan dilaksanakan selama 60 hari. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan fotokopi KTP) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dilengkapi surat keterangan domisili) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD. | Rp. 6.000.000,00 | Orang | 1. PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI |
![]() |
Pelatihan Kewirausahaan | Pelatihan Diversifikasi Olahan Pangan Ternak di wilayah Kota | Pengolahan pangan asal ternak adalah untuk meningkatkan nilai tambah hasil peternakan menjadi produk olahan yangbertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Alat percontohan (produk peternakan) Alat Peraga : (container, sealer,dll), honor instruktur non PNS dan konsumsi.Alat peraga dibagikan sebagai bentuk pembinaan. Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK dan maksimal dari masing-masing RW. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 kelompok per kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP (Satlak) masing-masing wilayah (30 peserta per wilayah). Lama pelatihan selama 1 (satu) hari | 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) NIK 2. Kesedian peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan. 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarkat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Sudin KPKP | Rp. 1.739.634,00 | Orang | |
![]() |
Infrastruktur Kawasan Permukiman | Perbaikan Lapangan Olahraga Voli | 1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada(berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan) dengan usia lapangan diatas 5 tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah. 2. Harga Satuan tersebut adalah harga satuan per lapangan dengan ukuran standar lapangan = 24m x 13 m = 312 m2 | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Merupakan aset pemda atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah 6. Sesuai Pergub Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bagian Kedua Pengusulan Pasal 7 ayat 1 Pengusul melampirkan surat permohonan, proposal dan kelengkapan dokumen administrasi (Foto Copy KTP Pengusul/Pemilik Tanah, Foto Copy Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Pernyataan status tanah bermaterai) 7. Usulan yang masih berupa tanah kosong agar mengusulkan pembangunan lapangan olahraga dan 8. Usulan yang sudah berupa lapangan olahraga agar mengusulkan perbaikan lapangan olahraga | Rp. 113.105.335,00 | unit | 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM |
![]() |
Infrastruktur Kawasan Permukiman | Perbaikan Lapangan Olahraga Basket | 1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada (berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan termasuk lampu penerangan) dengan usia lapangan diatas 5 tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah. 2. Harga Satuan tersebut adalah harga satuan per lapangan dengan ukuran standar lapangan= 28mx15m=420m2, ditambah samping kiri dan kanan 2 m. Jadi 30mx17m=510m2 | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Merupakan aset pemda atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah 6. Sesuai Pergub Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bagian Kedua Pengusulan Pasal 7 ayat 1 Pengusul melampirkan surat permohonan, proposal dan kelengkapan dokumen administrasi (Foto Copy KTP Pengusul/Pemilik Tanah, Foto Copy Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Pernyataan status tanah bermaterai) 7. Usulan yang masih berupa tanah kosong agar mengusulkan pembangunan lapangan olahraga dan 8. Usulan yang sudah berupa lapangan olahraga agar mengusulkan perbaikan lapangan olahraga | Rp. 270.543.504,00 | unit | 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM |
![]() |
Infrastruktur Kawasan Permukiman | Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal | 1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada(berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan termasuk lampu penerangan) dengan usia lapangan diatas 5 tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah 2. Harga satuan tersebut adalah harga satuan per lapangan olahraga dengan ukuran standar lapangan = 25mx15m=375m2 (standar futsal anak-anak) ditambah samping kiri dan kanan 1 m. Jadi 27mx17m=459m2 | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Merupakan aset pemda atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah 6. Sesuai Pergub Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bagian Kedua Pengusulan Pasal 7 ayat 1 Pengusul melampirkan surat permohonan, proposal dan kelengkapan dokumen administrasi (Foto Copy KTP Pengusul/Pemilik Tanah, Foto Copy Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Pernyataan status tanah bermaterai) 7. Usulan yang masih berupa tanah kosong agar mengusulkan pembangunan lapangan olahraga dan 8. Usulan yang sudah berupa lapangan olahraga agar mengusulkan perbaikan lapangan olahraga | Rp. 210.238.050,00 | unit | 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM |
![]() |
Infrastruktur Kawasan Permukiman | Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis | 1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada(berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan termasuk lampu penerangan) dengan usia lapangan diatas 5 tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah. 2. Harga satuan tersebut adalah harga satuan per lapangan dengan ukuran standar lapangan 149.331 m2 | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Merupakan aset pemda atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah 6. Sesuai Pergub Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bagian Kedua Pengusulan Pasal 7 ayat 1 Pengusul melampirkan surat permohonan, proposal dan kelengkapan dokumen administrasi (Foto Copy KTP Pengusul/Pemilik Tanah, Foto Copy Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Pernyataan status tanah bermaterai) 7. Usulan yang masih berupa tanah kosong agar mengusulkan pembangunan lapangan olahraga dan 8. Usulan yang sudah berupa lapangan olahraga agar mengusulkan perbaikan lapangan olahraga | Rp. 96.191.743,00 | unit | 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat | Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat | Kegiatan dan upaya yang bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat baik dari unsur PKK, LMK, Posyantek serta lembaga-lembaga lainnya sehingga dapat menambah kualitas serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Substansi materi pelatihan soft skill menyesuaikan dengan unsur yang dilatih.Diselenggarakan di Pusbanglat PPAPP serta KB, RPTRA dan Rumah Susun. Dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. | 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Peserta merupakan Kader aktif dan lembaga-lembaga lainnya yang diusulkan dari setiap wilayah kota. | Rp. 549.920,00 | orang | 1. PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SERTA KB |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD/TK Tingkat Dasar | Pelatihan Guru Pendamping Muda ( Diklat PAUD Tingkat Dasar ) merupakan Pelatihan Pendidik PAUD yang diselenggarakan oleh UPT P3PAUD dan Dikmas selama 6 hari (48 jam) | - Data Calon peserta pelatihan (by name by addres) - Kesediaan Peserta mengikuti pelatihan selama 48 jam pelajaran (6 hari) - Peserta merupakan Guru PAUD/TK yang terdaftar di dalam DAPODIK - Lembaga mempunyai izin dari PTSP/SK Kelurahan - Berusia maksimal 50 Tahun - Pendidikan Minimal SMA atau sederajat | Rp. 2.105.993,00 | orang | 1. PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan | Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) Indoor | 1. Penyediaan APE PAUD di Dinas dan Sudin Pendidikan 2. Akan dilakukan mekanisme sesuai Pergub Nomor 142 Tahun 2018 menggunakan proposal 3. Paket APE Indoor berisi Balok Unit (bahan kayu, isi 100 pcs, warna kayu), Meronce Kayu (150 pcs), Puzzle abjad, Puzzle gambar, Puzzle angka, Puzzle tanda bilangan (huruf besar/kecil), Bonek tangan 3 seri (keluarga, profesi dan binatang), Puzzle Tubuh (40x60 cm) dan Angklung 1 set | 1. Data PAUD calon penerima bantuan (nama, alamat, izin PAUD calon penerima bantuan) 2. Proposal permintaan APE 3. PAUD calon penerima bantuan merupakan PAUD yang memiliki izin dari PTSP dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan/Noor Pokok Satuan Pendidikan. | Rp. 4.130.000,00 | paket | 1. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS 3. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT 4. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT 5. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR 6. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR 7. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL 8. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL 9. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM 10. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM 11. SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU |
![]() |
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat | Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan pelatihan yang dilaksanakan oleh Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 5 wilayah Kota Administrasi. Pelatihan ini diperuntukkan bagi masyarakat dalam rangka penanggulangan kebakaran dan penyelamatan secara dini di tingkat Kelurahan. Jumlah peserta pelatihan per RW maksimal 30 orang dalam satu Kelurahan. Kebutuhan pelatihan per RW sesuai dengan harga satuan e-budgeting antara lain: - Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (Rp 76.710/kg); - Kaos Oblong (Rp 98,940/ buah); - Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis (Rp 47.000); - Snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya (Rp 18.000). | 1. Pengusul telah memiliki calon peserta 2. Peserta diutamakan memiliki KTP DKI Jakarta (NIK) 3. Jumlah peserta tiap RW maksimal 30 orang 4. Peserta bisa terdiri dari laki-laki dan perempuan 5. Peserta merupakan gabungan masyarakat dari beberapa RT dalam RW tersebut | Rp. 16.114.953,00 | orang/RW | 1. SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana merupakan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diperuntukkan bagi masyarakat (termasuk relawan dan kader bencana) dalam rangka penanggulangan bencana secara dini di tingkat Kelurahan. Jumlah Peserta Pelatihan per RW maksimal 5 orang, dengan peserta total sebanyak 20 orang per Kelurahan. Kebutuhan pelatihan sesuai dengan harga satuan didalam e-budgeting adalah antara lain: - [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.20 Belanja Barang Pakai Habis Sandang (Kaos) - [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | 1. Pengusul telah memiliki calon peserta 2. Peserta diutamakan memiliki KTP DKI Jakarta (NIK) 3. Jumlah peserta tiap RW maksimal 5 orang 4. Peserta merupakan Kader Penanggulangan Bencana5. Pelaksanaan kegiatan akan digabung dengan RW lain dalam satu Kelurahan 6. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari | Rp. 4.185.608,00 | orang | 1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
![]() |
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan | Pembangunan/ pemeliharaan kanopi dermaga Kepulauan Seribu | 1. Pengadaan konstruksi bangunan pantai Rp. 2.009.443 per meter lari 2. Pengadaan konstruksi lain Rp. 2.404.993 per meter lari | 1. Lokasi dengan titik koordinat yang jelas 2. luas kanopi yang dibutuhkan 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh UPPD I & II Dinas Perhubungan 4. Dampak langsung dan manfaat bagi pengguna & daerah/lokasi setempat | Rp. 4.414.436,00 | Luasan | 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN - KEP. SERIBU 2. UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH I 3. UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II |
![]() |
Infrastruktur Kawasan Permukiman | Pembangunan Lapangan Olahraga Basket | 1. Pembangunan Lapangan Olahraga (berupa pembangunan lapangan olahraga) dari lahan yang masih berupa tanah kosong 2. Harga Satuan tersebut adalah harga satuan per lapangan dengan ukuran standar lapangan= 28mx15m=420m2, ditambah samping kiri dan kanan 2 m. Jadi 30mx17m=510m2 | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akan dibangun 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Merupakan aset pemda atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah 6. Sesuai Pergub Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bagian Kedua Pengusulan Pasal 7 ayat 1 Pengusul melampirkan surat permohonan, proposal dan kelengkapan dokumen administrasi (Foto Copy KTP Pengusul/Pemilik Tanah, Foto Copy Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Pernyataan status tanah bermaterai) 7. Usulan yang masih berupa tanah kosong agar mengusulkan pembangunan lapangan olahraga dan 8. Usulan yang sudah berupa lapangan olahraga agar mengusulkan perbaikan lapangan olahraga | Rp. 270.543.504,00 | unit | 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM |
![]() |
Infrastruktur Jalan | Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Orang di Kepulauan dengan Paving Blok | Harga satuan belum termasuk biaya kirim untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, dan PPN 10% | 1. Lokasi (Alamat dan titik koordinat jelas) 2. Lokasi merupakan Aset Pemprov DKI Jakarta; 3. Menggunakan Paving Blok 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Kerja Teknis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu; | Rp. 446.000,00 | m2 | 1. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
![]() |
Infrastruktur Kawasan Permukiman | Perbaikan lapangan olahraga di kepulauan - bulutangkis | Belum termasuk biaya kirim untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah 6. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Kerja Teknis Kabupaten | Rp. 96.191.743,00 | unit | 1. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
![]() |
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat | Pelatihan Seni Tari Betawi dan Seni Tari Daerah Lain | Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk pelaku seni tari betawi kreasi 5 wilayah. Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. Makan : 1 kali Snack : 2 kali Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta sebanyak 30 orang. Pelatihan seni tari betawi merupakan kegiatan yang akan melatih pelajar, mahasiswa, pelaku seni, pelatih seni dan masyarakat dengan memberikan wawasan dan keterampilan tari betawi baik tradisi maupun kreasi. | 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari masing-masing RW 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemamapuan dan kompetensi dasar seni tari 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB). 5. Belum pernah menerima pelatihan dimaksud yang disediakan Pemerintah.(Dinyatakan dalam surat pernyataan) 6. Pernyataan untuk mau terlibat mengembangkan seni dimaksud secara mandiri & berkelanjutan) 7. Dilaksanakan di gedung PPSB 5 wilayah | Rp. 119.459.766,00 | Orang | 1. UNIT PENGELOLA PUSAT PELATIHAN SENI BUDAYA |
![]() |
Pelatihan Kewirausahaan | Pelatihan Dasar-Dasar Perkoperasian | Pelatihan diperuntukkan bagi anggota Koperasi dan UKM Pemula dan Calon Wirausaha baru. | 1. Data usulan calon peserta pelatihan harus by name by addres, dilengkapi fotocopy KTP DKI dan pasphoto. 2. Peserta adalah anggota Koperasi UKM Pemula dan Calon Wirausaha Baru. 3. Mengisi formulir Surat Pernyataan Kepesertaan. | Rp. 678.398,00 | orang | 1. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINSDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
![]() |
Pelatihan Kewirausahaan | Penumbuhan Wirausaha Industri Baru | - Pelaksanaan kegiatan di 44 kecamatan, tiap kecamatansebanyak 6 komoditi, yaitu: 1. fashion (pelatihan pembuatan pakaian Khas Betawi, batik, dll), 2. makanan dan minuman (bimbingan teknis produksi roti dan pastry, makanan olahan ikan/daging) 3. kerajinan (pelatihan kain perca, daur ulang Koran, kerajinan kerang, daur ulang botol plastic bekas, rotan, dll) 4. Servis Handphone (khusus Kepulauan Seribu) 5. Animasi dan Desain Grafis (pelatihan membuat produk-produk digital animasi seperti komik digital, dll) 6. Farmasi, kosmetik dan material kesehatan (bimbingan teknis produksi pembersih lantai, sabun cuci piring) - Materi pelatihan terdiri dari Teori dan Praktek | Syarat Calon Peserta: 1. Memiliki kemampuan dasar sesuai dengan pelatihan yang diikuti 2. Memiliki minat dan bakat 3. Berdomisili di wilayah DKI Jakarta 4. bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan 5. menginput biodata pribadi bakal calon peserta pelatihan ke dalam website kewirausahaan terpadu | Rp. 1.991.738,00 | Orang | 1. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM 6. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU |
![]() |
Pelatihan Kewirausahaan | Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming) di Wilayah Kota | Pelatihan budidaya tanaman hemat lahan adalah upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan budidaya sayuran, buah dan tanaman obat keluarga dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Kebutuhan Pelatihan :konsumsi dan bahan pertanian Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 kelompok per Kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP masing-masing wilayah. Lama pelatihan selama 1 hari (teori dan praktek) | 1.Data calon peserta pelatihan by name by address, NIK dan dari masing-masing RW. 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. 30 peserta per wilayah 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian masing-masing wilayah. | Rp. 1.841.985,00 | Orang | |
![]() |
Pelatihan Kewirausahaan | Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Pertanian di Wilayah Kota | Pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian adalah upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Kebutuhan Pelatihan :konsumsi, bahan pangan dan alat pengolah Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 kelompok per Kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP masing-masing wilayah. Lama pelatihan selama 2 hari (teori dan praktek) | 1.Data calon peserta pelatihan by name by address,NIK dan dari masing-masing RW. 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. 30 peserta per wilayah 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian masing-masing wilayah. | Rp. 1.323.728,00 | orang | |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Diving | Dilaksanakan untuk tingkat lanjutan | 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dari masing-masing RW. 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah telah memiliki kemampuan renang dasar 4. Usia 18 - 45 tahun 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin KPKP Kep.Seribu. | Rp. 6.451.000,00 | Orang | |
![]() |
Pelatihan Kewirausahaan | Pendampingan Teknis Desain Kemasan | Pelaksanaan kegiatan pendampingan untuk konsultasi & perbaikan kemasan dan logo produk IKM disertai dengan fasilitasi contoh kemasan (mock-up) yang sudah diperbaharui | Syarat Calon Peserta: 1. Memiliki kemampuan dasar sesuai dengan pelatihan yang diikuti 2. Memiliki minat dan bakat 3. Berdomisili di wilayah DKI Jakarta 4. sudah memiliki IUMK 5. bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan 6. diutamakan yang sudah pernah mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan dan berproduksi | Rp. 2.632.450,00 | orang | 1. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU |
![]() |
Pelatihan Kewirausahaan | Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Pertanian di Wilayah Kabupaten | Pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian adalah upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Kebutuhan Pelatihan :konsumsi, bahan pangan dan alat pengolah Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 kelompok per Kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP masing-masing wilayah. Lama pelatihan selama 2 hari (teori dan praktek) | 1.Data calon peserta pelatihan by name by address,NIK dan dari masing-masing RW. 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. 30 peserta per wilayah 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian masing-masing wilayah. | Rp. 2.027.020,00 | orang | |
![]() |
Pelatihan Kewirausahaan | Pelatihan Budidaya Tanaman Hemat Lahan (urban farming) tingkat kabupaten | Pelatihan budidaya tanaman hemat lahan adalah upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan budidaya sayuran, buah dan tanaman obat keluarga dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Kebutuhan Pelatihan :konsumsi dan bahan pertanian Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 kelompok per Kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP masing-masing wilayah. Lama pelatihan selama 1 hari (teori dan praktek) | 1.Data calon peserta pelatihan by name by address, NIK dan dari masing-masing RW. 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. 30 peserta per wilayah 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian masing-masing wilayah. | Rp. 1.935.823,00 | orang | |
![]() |
Pelatihan Kewirausahaan | Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Wilayah Kabupaten | Pelatihan pengolahan hasil perikanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara pengolahan ikan yang baik(CPIB) dan prosedur operasional standar sanitasi (POSS) dalam mengolah produk hasil perikanan dan meningkatkan nilai tambah hasil perikanan menjadi produk olahan yang bertujuan untukmeningkatkan gizi masyarakat. Alat peraga tidak dibagikan kepada peserta sebagai alat bantu pelatihan dan alat bantu (belanja modal) disiapkan oleh Sudin. Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK dan maksimal dari masing-masing RW. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjadi 1 kelompok per kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP (Satlak) masing-masing wilayah (30 peserta per kecamatan). Lama pelatihan 1 (satu) hari | 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) NIK dan maksimal dari masing-masing RW. 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan. 3. 10-30 Peserta per kecamatan 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarkat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Sudin KPKP | Rp. 1.209.060,00 | orang | |
![]() |
Pelatihan Kewirausahaan | Pelatihan Diversifikasi Olahan Pangan Ternak di wilayah Kabupaten | Pengolahan pangan asal ternak adalah untuk meningkatkan nilai tambah hasil peternakan menjadi produk olahan yangbertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Kebutuhan Pelatihan : Alat percontohan (produk peternakan) Alat Peraga : (container, sealer,dll), honor instruktur non PNS dan konsumsi.Alat peraga dibagikan sebagai bentuk pembinaan. Usulan peserta pelatihan harus dilengkapi dengan by name by address, NIK dan maksimal dari masing-masing RW. Selanjutnya usulan dari masing-masing RW akan dikelompokan menjaddi 1 kelompok per kelurahan. Usulan peserta akan diseleksi oleh Sudin KPKP (Satlak) masing-masing wilayah (30 peserta per wilayah). Lama pelatihan selama 1 (satu) hari | 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) NIK 2. Kesedian peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan. 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarkat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Sudin KPKP | Rp. 2.717.391,00 | orang | |
![]() |
Infrastruktur Kawasan Permukiman | Pemasangan Atap Lapangan Olahraga | Pemasangan atap untuk lapangan olahraga (Voli, Bulutangkis, Basket, Futsal). Harga Satuan Rp.2.000.000/ m2 | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akandibangun 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Merupakan aset pemda atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah 7. Bukan Lahan RPTRA 8. Tidak digunakan untuk lahan parkir | Rp. 2.000.000,00 | m2 | 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD/TK Tingkat Lanjutan | Pelatihan Guru, Guru Pendamping ( Diklat PAUD Tingkat Lanjutan ) merupakan Pelatihan Pendidik PAUD yang diselenggarakan oleh UPT P3PAUD dan Dikmas selama 8 hari (64 jam) | - Data Calon peserta pelatihan (by name by addres) - Kesediaan Peserta mengikuti pelatihan selama 64 jam pelajaran (8 hari) - Peserta merupakan Guru PAUD/TK yang terdaftar di dalam DAPODIK - Lembaga mempunyai izin dari PTSP/SK Kelurahan - Berusia maksimal 50 Tahun - Pendidikan Minimal SMA atau sederajat - WAJIB Memiliki Ijazah/Tanda kelulusan Diklat PAUD Tingkat Dasar | Rp. 2.677.919,00 | orang | 1. PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT |
![]() |
Pelatihan Ketenagakerjaan | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD/TK dan Tingkat Mahir | Pelatihan Guru ( Diklat PAUD Tingkat Mahir ) merupakan Pelatihan Pendidik PAUD yang diselenggarakan oleh UPT P3PAUD dan Dikmas selama 10 hari (80 jam) | - Data Calon peserta pelatihan (by name by addres) - Kesediaan Peserta mengikuti pelatihan selama 64 jam pelajaran (8 hari) - Peserta merupakan Guru PAUD/TK yang terdaftar di dalam DAPODIK - Lembaga mempunyai izin dari PTSP/SK Kelurahan - Berusia maksimal 50 Tahun - Pendidikan Minimal SMA atau sederajat - WAJIB Memiliki Ijazah/Tanda kelulusan Diklat PAUD Tingkat Dasar dan Lanjutan | Rp. 3.249.846,00 | orang | 1. PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan | Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) Outdoor | 1. Penyediaan APE PAUD di Dinas dan Sudin Pendidikan 2. Akan dilakukan mekanisme sesuai Pergub Nomor 55 Tahun 2013 menggunakan proposal 3. Paket APE Outdoorberisi Perosotan, Jungkitan 4 anak, Ayunan 4 anak, titian 200 x 10 x 35 cm, karpet alas bermain. | 1. Data PAUD calon penerima bantuan (nama, alamat, izin PAUD calon penerima bantuan) 2. Proposal permintaan APE 3. PAUD calon penerima bantuan merupakan PAUD yang memiliki izin dari PTSP dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan/Noor Pokok Satuan Pendidikan. | Rp. 13.450.000,00 | paket | 1. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS 3. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT 4. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT 5. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR 6. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR 7. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL 8. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL 9. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM 10. SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM 11. SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU |
![]() |
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota | Pengadaan Gerobak Celeng | Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan gerobak celeng untuk mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada Masyarakat | - Spesifikasi : - - Satuan Buah | Rp. 659.900,00 | buah | 1. KELURAHAN GELORA - JAKPUS 2. KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS 3. KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS 4. KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS 5. KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS 6. KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS 7. KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS 8. KELURAHAN MENTENG - JAKPUS 9. KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS 10. KELURAHAN CIKINI - JAKPUS 11. KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS 12. KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS 13. KELURAHAN KENARI - JAKPUS 14. KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS 15. KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS 16. KELURAHAN KWITANG - JAKPUS 17. KELURAHAN SENEN - JAKPUS 18. KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS 19. KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS 20. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS 21. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS 22. KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS 23. KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS 24. KELURAHAN GALUR - JAKPUS 25. KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS 26. KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS 27. KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS 28. KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS 29. KELURAHAN SERDANG - JAKPUS 30. KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS 31. KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS 32. KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS 33. KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS 34. KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS 35. KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS 36. KELURAHAN KARTINI - JAKPUS 37. KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS 38. KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS 39. KELURAHAN CIDENG - JAKPUS 40. KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS 41. KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS 42. KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS 43. KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS 44. KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS 45. KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT 46. KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT 47. KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT 48. KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT 49. KELURAHAN PLUIT - JAKUT 50. KELURAHAN ANCOL - JAKUT 51. KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT 52. KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT 53. KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT 54. KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT 55. KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT 56. KELURAHAN WARAKAS - JAKUT 57. KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT 58. KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT 59. KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT 60. KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT 61. KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT 62. KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT 63. KELURAHAN KOJA - JAKUT 64. KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT 65. KELURAHAN LAGOA - JAKUT 66. KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT 67. KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT 68. KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT 69. KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT 70. KELURAHAN ROROTAN - JAKUT 71. KELURAHAN MARUNDA - JAKUT 72. KELURAHAN CILINCING - JAKUT 73. KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT 74. KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT 75. KELURAHAN KALIBARU - JAKUT 76. KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR 77. KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR 78. KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR 79. KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR 80. KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR 81. KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR 82. KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR 83. KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR 84. KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR 85. KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR 86. KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR 87. KELURAHAN JOGLO - JAKBAR 88. KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR 89. KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR 90. KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR 91. KELURAHAN KAPUK - JAKBAR 92. KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR 93. KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR 94. KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR 95. KELURAHAN KAMAL - JAKBAR 96. KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR 97. KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR 98. KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR 99. KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR 100. KELURAHAN TOMANG - JAKBAR 101. KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR 102. KELURAHAN GROGOL - JAKBAR 103. KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR 104. KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR 105. KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR 106. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR 107. KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR 108. KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR 109. KELURAHAN SLIPI - JAKBAR 110. KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR 111. KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR 112. KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR 113. KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR 114. KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR 115. KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR 116. KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR 117. KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR 118. KELURAHAN ANGKE - JAKBAR 119. KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR 120. KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR 121. KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR 122. KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR 123. KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR 124. KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR 125. KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR 126. KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR 127. KELURAHAN TANGKI - JAKBAR 128. KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR 129. KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR 130. KELURAHAN GLODOK - JAKBAR 131. KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR 132. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL 133. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL 134. KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL 135. KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL 136. KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL 137. KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL 138. KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL 139. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL 140. KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL 141. KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL 142. KELURAHAN BINTARO - JAKSEL 143. KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL 144. KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL 145. KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL 146. KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL 147. KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL 148. KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL 149. KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL 150. KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL 151. KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL 152. KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL 153. KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL 154. KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL 155. KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL 156. KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL 157. KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL 158. KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL 159. KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL 160. KELURAHAN BANGKA - JAKSEL 161. KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL 162. KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL 163. KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL 164. KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL 165. KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL 166. KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL 167. KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL 168. KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL 169. KELURAHAN PULO - JAKSEL 170. KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL 171. KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL 172. KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL 173. KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL 174. KELURAHAN SELONG - JAKSEL 175. KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL 176. KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL 177. KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL 178. KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL 179. KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL 180. KELURAHAN KARET - JAKSEL 181. KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL 182. KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL 183. KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL 184. KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL 185. KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL 186. KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL 187. KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL 188. KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL 189. KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL 190. KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL 191. KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL 192. KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL 193. KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL 194. KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL 195. KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL 196. KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM 197. KELURAHAN KALISARI - JAKTIM 198. KELURAHAN BARU - JAKTIM 199. KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM 200. KELURAHAN GEDONG - JAKTIM 201. KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM 202. KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM 203. KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM 204. KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM 205. KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM 206. KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM 207. KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM 208. KELURAHAN CEGER - JAKTIM 209. KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM 210. KELURAHAN SETU - JAKTIM 211. KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM 212. KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM 213. KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM 214. KELURAHAN TENGAH - JAKTIM 215. KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM 216. KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM 217. KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM 218. KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM 219. KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM 220. KELURAHAN CAWANG - JAKTIM 221. KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM 222. KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM 223. KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM 224. KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM 225. KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM 226. KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM 227. KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM 228. KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM 229. KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM 230. KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM 231. KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM 232. KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM 233. KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM 234. KELURAHAN KLENDER - JAKTIM 235. KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM 236. KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM 237. KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM 238. KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM 239. KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM 240. KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM 241. KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM 242. KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM 243. KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM 244. KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM 245. KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM 246. KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM 247. KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM 248. KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM 249. KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM 250. KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM 251. KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM 252. KELURAHAN JATI - JAKTIM 253. KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM 254. KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM 255. KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM 256. KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM 257. KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM 258. KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM 259. KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM 260. KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM 261. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU 262. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU 263. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU 264. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU 265. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU 266. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU 267. KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL |
![]() |
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota | Pengadaan Cangkrang | Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan cangkrang untuk mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada Masyarakat | - Spesifikasi : Besi, Gagang Tangkai Besi Uk. Standart - Satuan Unit | Rp. 203.500,00 | buah | 1. KELURAHAN GELORA - JAKPUS 2. KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS 3. KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS 4. KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS 5. KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS 6. KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS 7. KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS 8. KELURAHAN MENTENG - JAKPUS 9. KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS 10. KELURAHAN CIKINI - JAKPUS 11. KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS 12. KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS 13. KELURAHAN KENARI - JAKPUS 14. KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS 15. KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS 16. KELURAHAN KWITANG - JAKPUS 17. KELURAHAN SENEN - JAKPUS 18. KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS 19. KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS 20. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS 21. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS 22. KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS 23. KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS 24. KELURAHAN GALUR - JAKPUS 25. KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS 26. KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS 27. KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS 28. KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS 29. KELURAHAN SERDANG - JAKPUS 30. KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS 31. KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS 32. KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS 33. KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS 34. KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS 35. KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS 36. KELURAHAN KARTINI - JAKPUS 37. KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS 38. KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS 39. KELURAHAN CIDENG - JAKPUS 40. KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS 41. KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS 42. KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS 43. KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS 44. KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS 45. KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT 46. KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT 47. KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT 48. KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT 49. KELURAHAN PLUIT - JAKUT 50. KELURAHAN ANCOL - JAKUT 51. KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT 52. KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT 53. KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT 54. KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT 55. KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT 56. KELURAHAN WARAKAS - JAKUT 57. KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT 58. KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT 59. KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT 60. KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT 61. KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT 62. KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT 63. KELURAHAN KOJA - JAKUT 64. KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT 65. KELURAHAN LAGOA - JAKUT 66. KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT 67. KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT 68. KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT 69. KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT 70. KELURAHAN ROROTAN - JAKUT 71. KELURAHAN MARUNDA - JAKUT 72. KELURAHAN CILINCING - JAKUT 73. KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT 74. KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT 75. KELURAHAN KALIBARU - JAKUT 76. KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR 77. KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR 78. KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR 79. KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR 80. KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR 81. KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR 82. KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR 83. KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR 84. KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR 85. KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR 86. KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR 87. KELURAHAN JOGLO - JAKBAR 88. KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR 89. KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR 90. KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR 91. KELURAHAN KAPUK - JAKBAR 92. KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR 93. KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR 94. KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR 95. KELURAHAN KAMAL - JAKBAR 96. KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR 97. KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR 98. KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR 99. KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR 100. KELURAHAN TOMANG - JAKBAR 101. KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR 102. KELURAHAN GROGOL - JAKBAR 103. KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR 104. KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR 105. KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR 106. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR 107. KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR 108. KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR 109. KELURAHAN SLIPI - JAKBAR 110. KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR 111. KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR 112. KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR 113. KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR 114. KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR 115. KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR 116. KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR 117. KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR 118. KELURAHAN ANGKE - JAKBAR 119. KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR 120. KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR 121. KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR 122. KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR 123. KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR 124. KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR 125. KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR 126. KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR 127. KELURAHAN TANGKI - JAKBAR 128. KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR 129. KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR 130. KELURAHAN GLODOK - JAKBAR 131. KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR 132. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL 133. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL 134. KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL 135. KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL 136. KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL 137. KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL 138. KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL 139. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL 140. KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL 141. KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL 142. KELURAHAN BINTARO - JAKSEL 143. KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL 144. KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL 145. KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL 146. KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL 147. KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL 148. KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL 149. KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL 150. KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL 151. KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL 152. KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL 153. KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL 154. KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL 155. KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL 156. KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL 157. KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL 158. KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL 159. KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL 160. KELURAHAN BANGKA - JAKSEL 161. KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL 162. KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL 163. KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL 164. KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL 165. KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL 166. KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL 167. KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL 168. KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL 169. KELURAHAN PULO - JAKSEL 170. KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL 171. KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL 172. KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL 173. KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL 174. KELURAHAN SELONG - JAKSEL 175. KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL 176. KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL 177. KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL 178. KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL 179. KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL 180. KELURAHAN KARET - JAKSEL 181. KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL 182. KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL 183. KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL 184. KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL 185. KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL 186. KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL 187. KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL 188. KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL 189. KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL 190. KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL 191. KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL 192. KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL 193. KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL 194. KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL 195. KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL 196. KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM 197. KELURAHAN KALISARI - JAKTIM 198. KELURAHAN BARU - JAKTIM 199. KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM 200. KELURAHAN GEDONG - JAKTIM 201. KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM 202. KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM 203. KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM 204. KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM 205. KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM 206. KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM 207. KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM 208. KELURAHAN CEGER - JAKTIM 209. KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM 210. KELURAHAN SETU - JAKTIM 211. KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM 212. KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM 213. KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM 214. KELURAHAN TENGAH - JAKTIM 215. KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM 216. KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM 217. KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM 218. KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM 219. KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM 220. KELURAHAN CAWANG - JAKTIM 221. KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM 222. KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM 223. KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM 224. KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM 225. KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM 226. KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM 227. KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM 228. KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM 229. KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM 230. KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM 231. KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM 232. KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM 233. KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM 234. KELURAHAN KLENDER - JAKTIM 235. KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM 236. KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM 237. KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM 238. KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM 239. KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM 240. KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM 241. KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM 242. KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM 243. KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM 244. KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM 245. KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM 246. KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM 247. KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM 248. KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM 249. KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM 250. KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM 251. KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM 252. KELURAHAN JATI - JAKTIM 253. KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM 254. KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM 255. KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM 256. KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM 257. KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM 258. KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM 259. KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM 260. KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM 261. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU 262. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU 263. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU 264. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU 265. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU 266. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU 267. KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL |
![]() |
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota | Pengadaan Sekop | Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan sekop untuk mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada Masyarakat | - Spesifikasi : Bergagang Tebal 22 mm pegangan kayu, ukuran 7,5/ /9"x12", Bahan Baja - Satuan Unit | Rp. 103.200,00 | buah | 1. KELURAHAN GELORA - JAKPUS 2. KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS 3. KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS 4. KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS 5. KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS 6. KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS 7. KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS 8. KELURAHAN MENTENG - JAKPUS 9. KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS 10. KELURAHAN CIKINI - JAKPUS 11. KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS 12. KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS 13. KELURAHAN KENARI - JAKPUS 14. KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS 15. KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS 16. KELURAHAN KWITANG - JAKPUS 17. KELURAHAN SENEN - JAKPUS 18. KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS 19. KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS 20. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS 21. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS 22. KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS 23. KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS 24. KELURAHAN GALUR - JAKPUS 25. KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS 26. KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS 27. KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS 28. KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS 29. KELURAHAN SERDANG - JAKPUS 30. KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS 31. KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS 32. KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS 33. KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS 34. KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS 35. KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS 36. KELURAHAN KARTINI - JAKPUS 37. KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS 38. KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS 39. KELURAHAN CIDENG - JAKPUS 40. KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS 41. KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS 42. KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS 43. KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS 44. KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS 45. KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT 46. KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT 47. KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT 48. KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT 49. KELURAHAN PLUIT - JAKUT 50. KELURAHAN ANCOL - JAKUT 51. KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT 52. KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT 53. KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT 54. KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT 55. KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT 56. KELURAHAN WARAKAS - JAKUT 57. KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT 58. KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT 59. KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT 60. KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT 61. KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT 62. KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT 63. KELURAHAN KOJA - JAKUT 64. KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT 65. KELURAHAN LAGOA - JAKUT 66. KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT 67. KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT 68. KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT 69. KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT 70. KELURAHAN ROROTAN - JAKUT 71. KELURAHAN MARUNDA - JAKUT 72. KELURAHAN CILINCING - JAKUT 73. KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT 74. KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT 75. KELURAHAN KALIBARU - JAKUT 76. KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR 77. KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR 78. KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR 79. KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR 80. KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR 81. KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR 82. KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR 83. KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR 84. KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR 85. KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR 86. KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR 87. KELURAHAN JOGLO - JAKBAR 88. KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR 89. KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR 90. KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR 91. KELURAHAN KAPUK - JAKBAR 92. KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR 93. KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR 94. KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR 95. KELURAHAN KAMAL - JAKBAR 96. KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR 97. KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR 98. KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR 99. KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR 100. KELURAHAN TOMANG - JAKBAR 101. KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR 102. KELURAHAN GROGOL - JAKBAR 103. KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR 104. KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR 105. KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR 106. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR 107. KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR 108. KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR 109. KELURAHAN SLIPI - JAKBAR 110. KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR 111. KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR 112. KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR 113. KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR 114. KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR 115. KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR 116. KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR 117. KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR 118. KELURAHAN ANGKE - JAKBAR 119. KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR 120. KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR 121. KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR 122. KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR 123. KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR 124. KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR 125. KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR 126. KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR 127. KELURAHAN TANGKI - JAKBAR 128. KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR 129. KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR 130. KELURAHAN GLODOK - JAKBAR 131. KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR 132. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL 133. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL 134. KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL 135. KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL 136. KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL 137. KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL 138. KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL 139. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL 140. KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL 141. KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL 142. KELURAHAN BINTARO - JAKSEL 143. KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL 144. KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL 145. KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL 146. KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL 147. KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL 148. KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL 149. KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL 150. KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL 151. KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL 152. KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL 153. KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL 154. KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL 155. KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL 156. KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL 157. KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL 158. KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL 159. KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL 160. KELURAHAN BANGKA - JAKSEL 161. KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL 162. KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL 163. KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL 164. KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL 165. KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL 166. KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL 167. KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL 168. KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL 169. KELURAHAN PULO - JAKSEL 170. KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL 171. KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL 172. KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL 173. KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL 174. KELURAHAN SELONG - JAKSEL 175. KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL 176. KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL 177. KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL 178. KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL 179. KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL 180. KELURAHAN KARET - JAKSEL 181. KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL 182. KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL 183. KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL 184. KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL 185. KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL 186. KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL 187. KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL 188. KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL 189. KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL 190. KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL 191. KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL 192. KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL 193. KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL 194. KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL 195. KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL 196. KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM 197. KELURAHAN KALISARI - JAKTIM 198. KELURAHAN BARU - JAKTIM 199. KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM 200. KELURAHAN GEDONG - JAKTIM 201. KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM 202. KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM 203. KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM 204. KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM 205. KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM 206. KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM 207. KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM 208. KELURAHAN CEGER - JAKTIM 209. KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM 210. KELURAHAN SETU - JAKTIM 211. KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM 212. KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM 213. KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM 214. KELURAHAN TENGAH - JAKTIM 215. KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM 216. KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM 217. KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM 218. KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM 219. KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM 220. KELURAHAN CAWANG - JAKTIM 221. KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM 222. KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM 223. KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM 224. KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM 225. KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM 226. KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM 227. KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM 228. KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM 229. KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM 230. KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM 231. KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM 232. KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM 233. KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM 234. KELURAHAN KLENDER - JAKTIM 235. KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM 236. KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM 237. KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM 238. KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM 239. KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM 240. KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM 241. KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM 242. KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM 243. KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM 244. KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM 245. KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM 246. KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM 247. KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM 248. KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM 249. KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM 250. KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM 251. KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM 252. KELURAHAN JATI - JAKTIM 253. KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM 254. KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM 255. KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM 256. KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM 257. KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM 258. KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM 259. KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM 260. KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM 261. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU 262. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU 263. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU 264. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU 265. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU 266. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU 267. KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL |
![]() |
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota | Pengadaan Cangkul | Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan cangkul untuk mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada Masyarakat | - Spesifikasi : Bahan Besi Galvanis, Uk. Standar, Gagang Kayu - Satuan Unit | Rp. 220.000,00 | buah | 1. KELURAHAN GELORA - JAKPUS 2. KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS 3. KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS 4. KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS 5. KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS 6. KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS 7. KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS 8. KELURAHAN MENTENG - JAKPUS 9. KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS 10. KELURAHAN CIKINI - JAKPUS 11. KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS 12. KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS 13. KELURAHAN KENARI - JAKPUS 14. KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS 15. KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS 16. KELURAHAN KWITANG - JAKPUS 17. KELURAHAN SENEN - JAKPUS 18. KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS 19. KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS 20. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS 21. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS 22. KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS 23. KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS 24. KELURAHAN GALUR - JAKPUS 25. KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS 26. KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS 27. KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS 28. KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS 29. KELURAHAN SERDANG - JAKPUS 30. KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS 31. KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS 32. KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS 33. KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS 34. KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS 35. KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS 36. KELURAHAN KARTINI - JAKPUS 37. KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS 38. KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS 39. KELURAHAN CIDENG - JAKPUS 40. KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS 41. KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS 42. KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS 43. KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS 44. KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS 45. KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT 46. KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT 47. KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT 48. KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT 49. KELURAHAN PLUIT - JAKUT 50. KELURAHAN ANCOL - JAKUT 51. KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT 52. KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT 53. KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT 54. KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT 55. KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT 56. KELURAHAN WARAKAS - JAKUT 57. KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT 58. KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT 59. KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT 60. KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT 61. KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT 62. KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT 63. KELURAHAN KOJA - JAKUT 64. KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT 65. KELURAHAN LAGOA - JAKUT 66. KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT 67. KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT 68. KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT 69. KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT 70. KELURAHAN ROROTAN - JAKUT 71. KELURAHAN MARUNDA - JAKUT 72. KELURAHAN CILINCING - JAKUT 73. KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT 74. KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT 75. KELURAHAN KALIBARU - JAKUT 76. KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR 77. KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR 78. KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR 79. KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR 80. KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR 81. KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR 82. KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR 83. KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR 84. KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR 85. KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR 86. KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR 87. KELURAHAN JOGLO - JAKBAR 88. KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR 89. KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR 90. KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR 91. KELURAHAN KAPUK - JAKBAR 92. KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR 93. KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR 94. KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR 95. KELURAHAN KAMAL - JAKBAR 96. KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR 97. KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR 98. KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR 99. KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR 100. KELURAHAN TOMANG - JAKBAR 101. KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR 102. KELURAHAN GROGOL - JAKBAR 103. KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR 104. KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR 105. KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR 106. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR 107. KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR 108. KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR 109. KELURAHAN SLIPI - JAKBAR 110. KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR 111. KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR 112. KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR 113. KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR 114. KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR 115. KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR 116. KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR 117. KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR 118. KELURAHAN ANGKE - JAKBAR 119. KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR 120. KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR 121. KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR 122. KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR 123. KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR 124. KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR 125. KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR 126. KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR 127. KELURAHAN TANGKI - JAKBAR 128. KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR 129. KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR 130. KELURAHAN GLODOK - JAKBAR 131. KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR 132. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL 133. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL 134. KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL 135. KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL 136. KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL 137. KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL 138. KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL 139. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL 140. KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL 141. KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL 142. KELURAHAN BINTARO - JAKSEL 143. KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL 144. KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL 145. KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL 146. KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL 147. KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL 148. KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL 149. KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL 150. KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL 151. KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL 152. KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL 153. KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL 154. KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL 155. KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL 156. KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL 157. KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL 158. KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL 159. KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL 160. KELURAHAN BANGKA - JAKSEL 161. KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL 162. KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL 163. KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL 164. KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL 165. KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL 166. KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL 167. KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL 168. KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL 169. KELURAHAN PULO - JAKSEL 170. KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL 171. KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL 172. KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL 173. KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL 174. KELURAHAN SELONG - JAKSEL 175. KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL 176. KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL 177. KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL 178. KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL 179. KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL 180. KELURAHAN KARET - JAKSEL 181. KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL 182. KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL 183. KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL 184. KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL 185. KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL 186. KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL 187. KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL 188. KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL 189. KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL 190. KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL 191. KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL 192. KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL 193. KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL 194. KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL 195. KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL 196. KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM 197. KELURAHAN KALISARI - JAKTIM 198. KELURAHAN BARU - JAKTIM 199. KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM 200. KELURAHAN GEDONG - JAKTIM 201. KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM 202. KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM 203. KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM 204. KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM 205. KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM 206. KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM 207. KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM 208. KELURAHAN CEGER - JAKTIM 209. KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM 210. KELURAHAN SETU - JAKTIM 211. KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM 212. KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM 213. KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM 214. KELURAHAN TENGAH - JAKTIM 215. KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM 216. KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM 217. KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM 218. KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM 219. KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM 220. KELURAHAN CAWANG - JAKTIM 221. KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM 222. KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM 223. KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM 224. KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM 225. KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM 226. KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM 227. KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM 228. KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM 229. KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM 230. KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM 231. KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM 232. KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM 233. KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM 234. KELURAHAN KLENDER - JAKTIM 235. KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM 236. KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM 237. KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM 238. KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM 239. KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM 240. KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM 241. KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM 242. KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM 243. KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM 244. KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM 245. KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM 246. KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM 247. KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM 248. KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM 249. KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM 250. KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM 251. KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM 252. KELURAHAN JATI - JAKTIM 253. KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM 254. KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM 255. KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM 256. KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM 257. KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM 258. KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM 259. KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM 260. KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM 261. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU 262. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU 263. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU 264. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU 265. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU 266. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU 267. KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL |
![]() |
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota | Pengadaan Sapu Lidi | Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan sapu lidi untuk mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada Masyarakat | - Spesifikasi : Tangkai Kayu - Satuan Unit | Rp. 51.140,00 | buah | 1. KELURAHAN GELORA - JAKPUS 2. KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS 3. KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS 4. KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS 5. KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS 6. KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS 7. KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS 8. KELURAHAN MENTENG - JAKPUS 9. KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS 10. KELURAHAN CIKINI - JAKPUS 11. KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS 12. KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS 13. KELURAHAN KENARI - JAKPUS 14. KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS 15. KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS 16. KELURAHAN KWITANG - JAKPUS 17. KELURAHAN SENEN - JAKPUS 18. KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS 19. KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS 20. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS 21. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS 22. KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS 23. KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS 24. KELURAHAN GALUR - JAKPUS 25. KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS 26. KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS 27. KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS 28. KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS 29. KELURAHAN SERDANG - JAKPUS 30. KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS 31. KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS 32. KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS 33. KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS 34. KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS 35. KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS 36. KELURAHAN KARTINI - JAKPUS 37. KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS 38. KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS 39. KELURAHAN CIDENG - JAKPUS 40. KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS 41. KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS 42. KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS 43. KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS 44. KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS 45. KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT 46. KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT 47. KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT 48. KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT 49. KELURAHAN PLUIT - JAKUT 50. KELURAHAN ANCOL - JAKUT 51. KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT 52. KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT 53. KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT 54. KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT 55. KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT 56. KELURAHAN WARAKAS - JAKUT 57. KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT 58. KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT 59. KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT 60. KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT 61. KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT 62. KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT 63. KELURAHAN KOJA - JAKUT 64. KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT 65. KELURAHAN LAGOA - JAKUT 66. KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT 67. KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT 68. KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT 69. KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT 70. KELURAHAN ROROTAN - JAKUT 71. KELURAHAN MARUNDA - JAKUT 72. KELURAHAN CILINCING - JAKUT 73. KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT 74. KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT 75. KELURAHAN KALIBARU - JAKUT 76. KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR 77. KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR 78. KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR 79. KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR 80. KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR 81. KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR 82. KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR 83. KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR 84. KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR 85. KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR 86. KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR 87. KELURAHAN JOGLO - JAKBAR 88. KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR 89. KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR 90. KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR 91. KELURAHAN KAPUK - JAKBAR 92. KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR 93. KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR 94. KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR 95. KELURAHAN KAMAL - JAKBAR 96. KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR 97. KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR 98. KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR 99. KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR 100. KELURAHAN TOMANG - JAKBAR 101. KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR 102. KELURAHAN GROGOL - JAKBAR 103. KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR 104. KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR 105. KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR 106. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR 107. KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR 108. KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR 109. KELURAHAN SLIPI - JAKBAR 110. KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR 111. KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR 112. KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR 113. KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR 114. KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR 115. KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR 116. KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR 117. KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR 118. KELURAHAN ANGKE - JAKBAR 119. KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR 120. KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR 121. KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR 122. KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR 123. KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR 124. KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR 125. KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR 126. KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR 127. KELURAHAN TANGKI - JAKBAR 128. KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR 129. KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR 130. KELURAHAN GLODOK - JAKBAR 131. KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR 132. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL 133. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL 134. KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL 135. KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL 136. KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL 137. KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL 138. KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL 139. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL 140. KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL 141. KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL 142. KELURAHAN BINTARO - JAKSEL 143. KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL 144. KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL 145. KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL 146. KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL 147. KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL 148. KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL 149. KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL 150. KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL 151. KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL 152. KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL 153. KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL 154. KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL 155. KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL 156. KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL 157. KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL 158. KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL 159. KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL 160. KELURAHAN BANGKA - JAKSEL 161. KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL 162. KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL 163. KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL 164. KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL 165. KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL 166. KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL 167. KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL 168. KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL 169. KELURAHAN PULO - JAKSEL 170. KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL 171. KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL 172. KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL 173. KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL 174. KELURAHAN SELONG - JAKSEL 175. KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL 176. KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL 177. KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL 178. KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL 179. KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL 180. KELURAHAN KARET - JAKSEL 181. KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL 182. KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL 183. KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL 184. KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL 185. KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL 186. KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL 187. KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL 188. KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL 189. KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL 190. KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL 191. KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL 192. KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL 193. KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL 194. KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL 195. KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL 196. KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM 197. KELURAHAN KALISARI - JAKTIM 198. KELURAHAN BARU - JAKTIM 199. KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM 200. KELURAHAN GEDONG - JAKTIM 201. KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM 202. KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM 203. KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM 204. KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM 205. KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM 206. KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM 207. KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM 208. KELURAHAN CEGER - JAKTIM 209. KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM 210. KELURAHAN SETU - JAKTIM 211. KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM 212. KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM 213. KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM 214. KELURAHAN TENGAH - JAKTIM 215. KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM 216. KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM 217. KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM 218. KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM 219. KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM 220. KELURAHAN CAWANG - JAKTIM 221. KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM 222. KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM 223. KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM 224. KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM 225. KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM 226. KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM 227. KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM 228. KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM 229. KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM 230. KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM 231. KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM 232. KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM 233. KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM 234. KELURAHAN KLENDER - JAKTIM 235. KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM 236. KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM 237. KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM 238. KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM 239. KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM 240. KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM 241. KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM 242. KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM 243. KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM 244. KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM 245. KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM 246. KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM 247. KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM 248. KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM 249. KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM 250. KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM 251. KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM 252. KELURAHAN JATI - JAKTIM 253. KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM 254. KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM 255. KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM 256. KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM 257. KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM 258. KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM 259. KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM 260. KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM 261. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU 262. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU 263. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU 264. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU 265. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU 266. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU 267. KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL |
![]() |
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota | Pengadaan Serokan Sampah | Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan serokan sampah untuk mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada Masyarakat | - Spesifikasi : Bahan Plastik - Satuan Unit | Rp. 61.260,00 | buah | 1. KELURAHAN GELORA - JAKPUS 2. KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS 3. KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS 4. KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS 5. KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS 6. KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS 7. KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS 8. KELURAHAN MENTENG - JAKPUS 9. KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS 10. KELURAHAN CIKINI - JAKPUS 11. KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS 12. KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS 13. KELURAHAN KENARI - JAKPUS 14. KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS 15. KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS 16. KELURAHAN KWITANG - JAKPUS 17. KELURAHAN SENEN - JAKPUS 18. KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS 19. KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS 20. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS 21. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS 22. KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS 23. KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS 24. KELURAHAN GALUR - JAKPUS 25. KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS 26. KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS 27. KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS 28. KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS 29. KELURAHAN SERDANG - JAKPUS 30. KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS 31. KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS 32. KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS 33. KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS 34. KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS 35. KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS 36. KELURAHAN KARTINI - JAKPUS 37. KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS 38. KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS 39. KELURAHAN CIDENG - JAKPUS 40. KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS 41. KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS 42. KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS 43. KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS 44. KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS 45. KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT 46. KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT 47. KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT 48. KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT 49. KELURAHAN PLUIT - JAKUT 50. KELURAHAN ANCOL - JAKUT 51. KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT 52. KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT 53. KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT 54. KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT 55. KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT 56. KELURAHAN WARAKAS - JAKUT 57. KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT 58. KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT 59. KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT 60. KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT 61. KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT 62. KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT 63. KELURAHAN KOJA - JAKUT 64. KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT 65. KELURAHAN LAGOA - JAKUT 66. KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT 67. KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT 68. KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT 69. KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT 70. KELURAHAN ROROTAN - JAKUT 71. KELURAHAN MARUNDA - JAKUT 72. KELURAHAN CILINCING - JAKUT 73. KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT 74. KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT 75. KELURAHAN KALIBARU - JAKUT 76. KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR 77. KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR 78. KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR 79. KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR 80. KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR 81. KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR 82. KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR 83. KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR 84. KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR 85. KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR 86. KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR 87. KELURAHAN JOGLO - JAKBAR 88. KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR 89. KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR 90. KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR 91. KELURAHAN KAPUK - JAKBAR 92. KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR 93. KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR 94. KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR 95. KELURAHAN KAMAL - JAKBAR 96. KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR 97. KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR 98. KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR 99. KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR 100. KELURAHAN TOMANG - JAKBAR 101. KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR 102. KELURAHAN GROGOL - JAKBAR 103. KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR 104. KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR 105. KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR 106. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR 107. KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR 108. KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR 109. KELURAHAN SLIPI - JAKBAR 110. KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR 111. KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR 112. KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR 113. KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR 114. KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR 115. KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR 116. KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR 117. KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR 118. KELURAHAN ANGKE - JAKBAR 119. KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR 120. KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR 121. KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR 122. KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR 123. KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR 124. KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR 125. KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR 126. KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR 127. KELURAHAN TANGKI - JAKBAR 128. KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR 129. KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR 130. KELURAHAN GLODOK - JAKBAR 131. KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR 132. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL 133. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL 134. KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL 135. KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL 136. KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL 137. KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL 138. KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL 139. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL 140. KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL 141. KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL 142. KELURAHAN BINTARO - JAKSEL 143. KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL 144. KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL 145. KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL 146. KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL 147. KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL 148. KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL 149. KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL 150. KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL 151. KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL 152. KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL 153. KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL 154. KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL 155. KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL 156. KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL 157. KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL 158. KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL 159. KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL 160. KELURAHAN BANGKA - JAKSEL 161. KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL 162. KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL 163. KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL 164. KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL 165. KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL 166. KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL 167. KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL 168. KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL 169. KELURAHAN PULO - JAKSEL 170. KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL 171. KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL 172. KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL 173. KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL 174. KELURAHAN SELONG - JAKSEL 175. KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL 176. KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL 177. KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL 178. KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL 179. KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL 180. KELURAHAN KARET - JAKSEL 181. KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL 182. KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL 183. KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL 184. KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL 185. KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL 186. KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL 187. KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL 188. KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL 189. KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL 190. KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL 191. KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL 192. KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL 193. KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL 194. KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL 195. KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL 196. KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM 197. KELURAHAN KALISARI - JAKTIM 198. KELURAHAN BARU - JAKTIM 199. KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM 200. KELURAHAN GEDONG - JAKTIM 201. KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM 202. KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM 203. KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM 204. KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM 205. KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM 206. KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM 207. KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM 208. KELURAHAN CEGER - JAKTIM 209. KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM 210. KELURAHAN SETU - JAKTIM 211. KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM 212. KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM 213. KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM 214. KELURAHAN TENGAH - JAKTIM 215. KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM 216. KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM 217. KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM 218. KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM 219. KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM 220. KELURAHAN CAWANG - JAKTIM 221. KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM 222. KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM 223. KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM 224. KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM 225. KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM 226. KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM 227. KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM 228. KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM 229. KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM 230. KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM 231. KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM 232. KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM 233. KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM 234. KELURAHAN KLENDER - JAKTIM 235. KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM 236. KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM 237. KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM 238. KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM 239. KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM 240. KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM 241. KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM 242. KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM 243. KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM 244. KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM 245. KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM 246. KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM 247. KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM 248. KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM 249. KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM 250. KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM 251. KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM 252. KELURAHAN JATI - JAKTIM 253. KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM 254. KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM 255. KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM 256. KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM 257. KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM 258. KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM 259. KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM 260. KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM 261. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU 262. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU 263. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU 264. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU 265. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU 266. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU 267. KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL |
![]() |
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota | Pengadaan Karung Plastik | Kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dalam rangka penyediaan karung plastik untuk mendukung kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan kebersihan lainnya di tingkat Kelurahan dan tidak untuk diserahkan kepada Masyarakat | - Spesifikasi : Bahan Plastik, ukuran 56x90 cm - Satuan Unit | Rp. 3.110,00 | buah | 1. KELURAHAN GELORA - JAKPUS 2. KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS 3. KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS 4. KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS 5. KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS 6. KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS 7. KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS 8. KELURAHAN MENTENG - JAKPUS 9. KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS 10. KELURAHAN CIKINI - JAKPUS 11. KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS 12. KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS 13. KELURAHAN KENARI - JAKPUS 14. KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS 15. KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS 16. KELURAHAN KWITANG - JAKPUS 17. KELURAHAN SENEN - JAKPUS 18. KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS 19. KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS 20. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS 21. KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS 22. KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS 23. KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS 24. KELURAHAN GALUR - JAKPUS 25. KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS 26. KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS 27. KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS 28. KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS 29. KELURAHAN SERDANG - JAKPUS 30. KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS 31. KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS 32. KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS 33. KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS 34. KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS 35. KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS 36. KELURAHAN KARTINI - JAKPUS 37. KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS 38. KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS 39. KELURAHAN CIDENG - JAKPUS 40. KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS 41. KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS 42. KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS 43. KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS 44. KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS 45. KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT 46. KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT 47. KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT 48. KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT 49. KELURAHAN PLUIT - JAKUT 50. KELURAHAN ANCOL - JAKUT 51. KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT 52. KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT 53. KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT 54. KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT 55. KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT 56. KELURAHAN WARAKAS - JAKUT 57. KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT 58. KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT 59. KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT 60. KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT 61. KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT 62. KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT 63. KELURAHAN KOJA - JAKUT 64. KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT 65. KELURAHAN LAGOA - JAKUT 66. KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT 67. KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT 68. KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT 69. KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT 70. KELURAHAN ROROTAN - JAKUT 71. KELURAHAN MARUNDA - JAKUT 72. KELURAHAN CILINCING - JAKUT 73. KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT 74. KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT 75. KELURAHAN KALIBARU - JAKUT 76. KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR 77. KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR 78. KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR 79. KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR 80. KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR 81. KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR 82. KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR 83. KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR 84. KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR 85. KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR 86. KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR 87. KELURAHAN JOGLO - JAKBAR 88. KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR 89. KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR 90. KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR 91. KELURAHAN KAPUK - JAKBAR 92. KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR 93. KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR 94. KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR 95. KELURAHAN KAMAL - JAKBAR 96. KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR 97. KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR 98. KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR 99. KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR 100. KELURAHAN TOMANG - JAKBAR 101. KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR 102. KELURAHAN GROGOL - JAKBAR 103. KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR 104. KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR 105. KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR 106. KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR 107. KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR 108. KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR 109. KELURAHAN SLIPI - JAKBAR 110. KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR 111. KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR 112. KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR 113. KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR 114. KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR 115. KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR 116. KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR 117. KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR 118. KELURAHAN ANGKE - JAKBAR 119. KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR 120. KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR 121. KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR 122. KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR 123. KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR 124. KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR 125. KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR 126. KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR 127. KELURAHAN TANGKI - JAKBAR 128. KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR 129. KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR 130. KELURAHAN GLODOK - JAKBAR 131. KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR 132. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL 133. KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL 134. KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL 135. KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL 136. KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL 137. KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL 138. KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL 139. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL 140. KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL 141. KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL 142. KELURAHAN BINTARO - JAKSEL 143. KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL 144. KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL 145. KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL 146. KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL 147. KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL 148. KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL 149. KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL 150. KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL 151. KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL 152. KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL 153. KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL 154. KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL 155. KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL 156. KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL 157. KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL 158. KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL 159. KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL 160. KELURAHAN BANGKA - JAKSEL 161. KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL 162. KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL 163. KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL 164. KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL 165. KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL 166. KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL 167. KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL 168. KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL 169. KELURAHAN PULO - JAKSEL 170. KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL 171. KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL 172. KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL 173. KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL 174. KELURAHAN SELONG - JAKSEL 175. KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL 176. KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL 177. KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL 178. KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL 179. KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL 180. KELURAHAN KARET - JAKSEL 181. KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL 182. KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL 183. KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL 184. KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL 185. KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL 186. KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL 187. KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL 188. KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL 189. KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL 190. KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL 191. KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL 192. KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL 193. KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL 194. KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL 195. KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL 196. KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM 197. KELURAHAN KALISARI - JAKTIM 198. KELURAHAN BARU - JAKTIM 199. KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM 200. KELURAHAN GEDONG - JAKTIM 201. KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM 202. KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM 203. KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM 204. KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM 205. KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM 206. KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM 207. KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM 208. KELURAHAN CEGER - JAKTIM 209. KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM 210. KELURAHAN SETU - JAKTIM 211. KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM 212. KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM 213. KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM 214. KELURAHAN TENGAH - JAKTIM 215. KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM 216. KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM 217. KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM 218. KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM 219. KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM 220. KELURAHAN CAWANG - JAKTIM 221. KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM 222. KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM 223. KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM 224. KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM 225. KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM 226. KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM 227. KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM 228. KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM 229. KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM 230. KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM 231. KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM 232. KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM 233. KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM 234. KELURAHAN KLENDER - JAKTIM 235. KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM 236. KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM 237. KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM 238. KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM 239. KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM 240. KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM 241. KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM 242. KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM 243. KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM 244. KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM 245. KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM 246. KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM 247. KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM 248. KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM 249. KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM 250. KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM 251. KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM 252. KELURAHAN JATI - JAKTIM 253. KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM 254. KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM 255. KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM 256. KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM 257. KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM 258. KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM 259. KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM 260. KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM 261. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU 262. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU 263. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU 264. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU 265. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU 266. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU 267. KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL |
![]() |
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan | Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Kepulauan Seribu | Kegiatan pemeliharaan Lampu Navigasi pelayaran antara lain, Penggantian Lampu, Struktur Menara, Sistem Penjangkaran, dll. | 1. Lokasi jelas dan kondisi lampu suar rusak; 2. Sudah ada Lampu Suar sebelumnya; 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh UPPD I & II Dinas Perhubungan | Rp. 38.969.108,00 | paket | 1. UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH I 2. UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II |
![]() |
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan | Pemeliharaan/Pendalaman Kolam Labuh Penumpang Kepulauan Seribu | 1. Kawat Bronjong - Kawat Bronjong 100 cm x 50 cm x 200 cm = Rp110.000 per blat/unit - Batu kali 1m3 = Rp264.334 - Upah pembuatan bronjong = Rp30.000/unit 2. Sheetpile tipe W 350 x B1000 panjang 7 m2 (untuk 1 m dibutuhkan 3 unit sheetpile) = Rp2.910.000 3. Pengerukan dan pengangkutan material hasil galian sejauh 100m = Rp.83.354 | 1. Lokasi dengan titik koordinat yang jelas 2. Luas dan kedalaman alur 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh UPPD I & II Dinas Perhubungan 4. Untuk penempatan hasil kerukan dan desainnya perlu koordinasi dengan Sudin CKTRP , apabila timbul daratan akan dicatatkan sebagai aset Pemprov DKI Jakarta | Rp. 3.397.688,00 | luasan | 1. UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH I 2. UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II |
![]() |
Infrastruktur Jalan | Pengadaan Papan Nama Jalan di Kepulauan Seribu | Papan Nama Jalan dibuat untuk memudahkan Identifikasi Lokasi/Wilayah | 1. Diletakkan pada jalan yang telah memiliki nama jalan; 2. Untuk Jalan yang belum memiliki nama jalan/gang agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penentuan nama jalan; 3. Diletakkan di tempat yang mudah dilihat; 4. Nama jalan tidak melanggar kode etik dan norma yang berlaku di masyarakat | Rp. 1.080.000,00 | Titik | 1. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
![]() |
Pelatihan Kewirausahaan | Juru Sembelih Halal (JULEHA) | Pelatihan selama 3 hari dan sertifikasi Juru Sembelih Halal | 1. Memiliki KTP DKI Jakarta 2. Beragama Islam yang taat 3. Berjenis kelamin Laki-Laki 4. Usia Maksimal 45 Tahun 5. Pernah menjadi tenaga penyembelih hewan kurban 6. Kuota untuk 50 orang | Rp. 7.500.000,00 | orang | 1. DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
![]() |
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat | Pelatihan Pelestarian Terumbu Karang | Pelatihan Pelestarian Terumbu Karang Bagi Masyarakat | 1. Data calon peserta, Komunitas/Kelompok Masyarakat; 2. Warga DKI Jakarta dibuktikan dengan ber-KTP DKI Jakarta; 3. Bersedia mengikuti pleatihan sesuai dengan jadwal yang diberikan; 4. Belum Pernah mengikuti Pelatihan (Surat Pernyataan); 5. Bersedia mengimplementasikannya di masyarakat dan ikut serta menjaga serta merawat Terumbu Karang; | Rp. 1.000.000,00 | orang | |
![]() |
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat | Pelatihan Pemandu Wisata Kepulauan Seribu | Memberikan pelatihan pengetahuan dasar Kepemanduan kepada pemandu pariwisata lokal, Pelajar SMA lulus sekolah dan masyarakat usia produktif yang berminat menjadi pemandu wisata di Kepulauan Seribu yang ber-KTP DKI Jakarta | 1. Data calon peserta, pemandu, pelajar dan masyarakat; 2. Belum pernah mengikuti Pelatihan Pemandu Wisata sebelumnya; 3. Mempunyai motivasi yang baik untuk memajukan industri pariwisata di kepulauan seribu; 4. Meningkatkan kualitas SDM Industri Pariwisata di Kepulauan Seribu; 5.Untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mengembangkan Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional; 6. Jumlah peserta sebanyak minimal 75 orang se Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu | Rp. 2.693.350,00 | orang | 1. SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN - KEP. SERIBU |
![]() |
Pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat | Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Kepulauan Seribu | Kegiatan dan upaya yang bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat baik dari unsur PKK, LMK, Posyantek serta lembaga-lembaga lainnya sehingga dapat menambah kualitas serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Substansi materi pelatihan soft skill menyesuaikan dengan unsur yang dilatih. Diselenggarakan di wilayah Kepulauan Seribu | 1. Data calon peserta pelatihan (by name by address) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Peserta merupakan warga Kepulauan seribu/ Kader aktif dan lembaga-lembaga lainnya yang diusulkan dari setiap wilayah kabupaten | Rp. 549.000,00 | orang | 1. SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - KAB. ADM - KEP. SERIBU |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat | Pengadaan peralatan tenis meja | Terdiri dari meja, net, bad, bola | Untuk kelompok, dengan melampirkan proposal dan surat pernyataan, ada lokasi untuk bermain tenis meja | Rp. 7.375.500,00 | unit | 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan | Pengadaan rak buku | rak untuk menyimpan buku-buku koleksi perpustakaan | khusus untuk yang sudah punya TBM, statusnya pinjam pakai | Rp. 3.000.000,00 | unit | 1. SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 6. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan | Pengadaan Alat Musik Marawis | Pemberian alat musik marawis kepada sanggar, komunitas seni, majelis talim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta | 1. Data calon penerima (by name by address) 2. Belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian hadroh sebelumnya 3. Bersedia membuat pernyataan untuk merawat, memelihara dan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau memindahtangankan ke pihak lain 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan lebih lanjut oleh Suku Dinas Pariwisata 5. Proposal permintaan marawis | Rp. 6.090.000,00 | unit | 1. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan | Pengadaan Alat Musik Rebana | Pemberian alat musik marawis kepada sanggar, komunitas seni, majelis talim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta | 1. Data calon penerima (by name by address) 2. Belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian hadroh sebelumnya 3. Bersedia membuat pernyataan untuk merawat, memelihara dan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau memindahtangankan ke pihak lain 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan lebih lanjut oleh Suku Dinas Pariwisata 5. Proposal permintaan rebana | Rp. 3.045.000,00 | unit | 1. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan | Pengadaan Alat Musik Hadroh | Pemberian alat musik hadroh kepada sanggar, komunitas seni, majelis talim dan masyarakat yang ber-KTP DKI Jakarta | 1. Data calon sanggar penerima (by name by address) 2. Belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian hadroh sebelumnya 3. Bersedia membuat pernyataan untuk merawat, memelihara dan menggunakan sebaik-baiknya dan tidak menjual atau memindahtangankan ke pihak lain 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Sudin Pariwisata dan Kebudayaan. 5. Proposal Permintaan Hadroh | Rp. 6.500.000,00 | unit | 1. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan | Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) Outdoor di Kepulauan Seribu | 1. APE Outdoor ditujukan untuk PAUD 2. Alat Peraga Edukasi Outdoor merupakan sarana permainan dan pembelajaran anak-anak yang berada di luar ruangan; 3. Paket APE Outdoorberisi Peluncur Fiber Besar, Jungkitan, Ayunan, mangkok putar, Jembatan Rantai, Bola Dunia, Gawang Futsal Anak, Panjatan Jala ukuran(200 X 150 X 150) | 1. Data PAUD calon penerima bantuan (nama, alamat, izin PAUD calon penerima bantuan) 2. Mengajukan Proposal Bantuan Hibah yang ditujukan ke Pemprov DKI Jakarta 3. PAUD calon penerima bantuan merupakan PAUD yang memiliki izin dari PTSP dan sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan/Nomor Pokok Satuan Pendidikan. 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Pendidikan | Rp. 22.443.800,00 | paket | 1. SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU |
![]() |
Penyediaan Barang untuk Kebersihan Kota | Pengadaan Tong Sampah Kepulauan Seribu | 1. Menggunakan SSH Tong Sampah Beroda HDPE 120 Lt 2. Harga satuan belum termasuk biaya kirim untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, dan PPN 10%. | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Estimasi jumlah titik yang akan diberikan tong sampah khusus di ruang publik/umum 3.Menyesuaikan dengan peta kebutuhan per Kelurahan 4. Jika sudah ada pengadaan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 5. Prioritas pada lokasi wisata | Rp. 968.000,00 | paket | 1. KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU 2. KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU 3. KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU 4. KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU 5. KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU 6. KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU |
![]() |
Pelatihan Kewirausahaan | Pembinaan Kewirausahaan UKM | - Pelaksanaan kegiatan di 6 kecamatan, tiap kecamatan sebanyak 6 jenis pelatihan, yaitu: 1. Pelatihan Entrepreneur Skill/Jiwa Kewirausahaan; 2. Pelatihan Perizinan; 3. Pelatihan Pemasaran; 4. Pelatihan Penjualan; 5. Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan; 6. Pelatihan Akses Permodalan. | Syarat Calon Peserta: 1. KTP Elektronik DKI Jakarta; 2. Terdaftar di website jakpreneur.jakarta.go.id; 3. Pria dan Wanita; 4. Usia 17 tahun sampai dengan 65 tahun; 5. Pendidikan minimal Sekolah Dasar; 6. Wirausaha Pemula; 7. Wirausaha Naik Kelas; 8. Memiliki jiwa entrepreneur; 9. Diutamakan memiliki usaha. | Rp. 630.600,00 | orang | 1. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM 6. SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU |
![]() |
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan | Zona selamat sekolah | Pembuatan Pembuatan Zona selamat sekolah (ZoSS) merupakan kegiatan mangemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah danbertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan guna menjamin keselamatan anak di sekolah | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan | Rp. 65.000.000,00 | paket | 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan | Pemasangan Speed Bump | Pembuatan Pita Penggaduh/Speed Bump yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dipasang melintang pada jalur lalu lintas | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) --update 2. Digunakan pada jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan < 10 km/jam --update 2. Panjang Speed Bump dipasang menyesuaikan dengan lebar jalan 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan --4. Kondisi jalan harus bagus dan tidak rusak | Rp. 7.500.000,00 | paket | 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Infrastruktur Konektivitas dan Ketahanan Pangan | Pengecatan Marka Jalan Thermoplastic Kuning | Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, melintang, serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi kepentingan lalu lintas (pembagi lajur/jalur lalu lintas) | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2.Untuk pemasangan marka dapat dilakukan sepanjang jalan yang dimaksud digolongkan sebagai jalan umum dan dilalui oleh lalu lintas kendaraan umum. 3.Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perhubungan masing-masing wilayah. 4. Memiliki lebar jalan minimal 3.5 meter. 5. Kondisi jalan harus bagus dan tidak rusak | Rp. 283.000,00 | paket | 1. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Infrastruktur Jalan | Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang | harga satuan sesuai dengan e-budgeting: - 1.1.7.02.01.06.001.00191 / Armature LED (90 watt) untuk Jalan Lingkungan dengan Smart System @ Rp. 7.370.000,00 dan; - 1.1.7.02.01.06.001.00099 / Stang Ornament @Rp. 660.400,00 | 1. Lokasi jelas dan merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (disertai dengan sket lokasi) 2. khusus untuk jalan dengan lebar ≥ 1,5 Meter 3. jika ada lampu PJU Eksisting, tipe lampu PJU Eksisting tersebut bukan lampu LED 4. harus tersedia tiang PLN di jalur pemasangan lampu PJU sebagai tempat pemasangan lampu PJU menggunakan stang, apabila tidak ada tiang PLN dapat memakai tiang tancap 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Bina Marga masing-masing wilayah dan Kabupaten Adm. Kep Seribu. | Rp. 8.030.400,00 | unit | 1. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM 6. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
![]() |
Infrastruktur Jalan | Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang | Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/orang dengan AC-WC 4cm (hotmix) | 1. Lokasi di semua RW, kecuali sebagaimana diatur di dalam Pergub No. 90 tahun 2018. Untuk RW yang terdapat dalam Pergub No. 90 tahun 2018 menjadi kewenangan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman 6 wilayah (Kota&Kabupaten) 2. Jalan yang diperbaiki dengan lebar ≥1,5 meter 3. Jika sudah ada pembangunan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Prioritas pada lokasi yang belum pernah mengalami perbaikan 5. Lokasi yang diusulkan adalah aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Rp. 160.000,00 | m2 | 1. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM 6. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU 7. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKPUS 8. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKUT 9. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKBAR 10. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKSEL 11. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM 12. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN - KEP. SERIBU |
![]() |
Infrastruktur Kawasan Permukiman | Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB ) | Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro sd PHB) beserta tutup | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Lokasi di semua RW, kecuali sebagaimana diatur di dalam Pergub No. 90 tahun 2018 yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai RW kumuh, dimana kewenangannya menjadi tanggung jawab Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman. 3. Panjang saluran (dihitung dari panjang saluran yang diusulkan untuk dibangun) 4. Prioritas pada lokasi yang salurannya sudah rusak parah. | Rp. 4.378.369,00 | m | 1. SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 6. SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 7. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKPUS 8. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKUT 9. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKBAR 10. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKSEL 11. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM 12. SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN - KEP. SERIBU |
![]() |
Infrastruktur Jalan | Peningkatan/Perbaikan Jembatan Antar Kampung (JAK) | - Jembatan Antar Kampung yang berada diatas PHB/sungai/kali - Material = Baja dan beton Harga sesuai e-budgeting: - 1.3.4.01.02.02.001.00016 / 1 M2 Pekerjaan Pemeliharaan Sedang Jembatan @Rp.6.435.352,00 | 1. Lokasi (dengan alamat jelas dan perkiraan panjang dan lebar) 2. harga per m2 jembatan 3. Tidak ada jembatan alternatif lain yang layak disekitar lokasi 4. Merupakan akses utama penyebrangan antar kampung 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Bina Marga masing-masing wilayah | Rp. 6.435.352,00 | m2 | 1. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM 6. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa | Pemberian alat bantu penunjang fisik kursi roda dewasa bagi disabilitas dan lanjut usia yang ber-KTP dan berdomisili di DKI Jakarta | 1. Data Calon Penerima Alat Bantu Penunjang Fisik dari KTP, KK, dan surat keterangan domisili dari Kelurahan 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan Alat Bantu Penunjang Fisik 3. Usulan berdasarkan aspirasi masyarakat 4. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 Keterangan Kelurahan bahwa benar calon penerima Alat Bantu Penunjang Fisik merupakan disabilitas 5. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) 6. Surat keterangan dari Puskemas ataupun KLPDH bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survey, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial | Rp. 2.750.000,00 | unit | 1. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Infrastruktur Kawasan Permukiman | Pemasangan Jaring Pengaman Lapangan Olah raga | 1. Rehabilitasi Lapangan Olahraga yang sudah ada (berupa peningkatan dan atau perbaikan lapangan termasuk lampu penerangan dan Jaring pengaman) dengan usia lapangan diatas 5 tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah 2. Harga satuan tersebut adalah harga satuan per lapangan olahraga dengan ukuran standar lapangan = 25mx15m=375m2 ditambah samping kiri dan kanan 1 m. Jadi 27mx17m=459m2 3. Jaring Pengaman/net pengaman bahan nylon ukuran sesuai dengan venue | 1. Lokasi (dengan alamat jelas) 2. Jumlah unit yang akan diperbaiki 3. Jika sudah ada pembangunan/perbaikan pada tahun sebelumnya tidak perlu diusulkan kembali 4. Merupakan aset pemda atau memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda (jika bukan aset Pemda) 5. Prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah | Rp. 5.500.000,00 | paket | 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat | Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan Lainnya | Terdiri Bola Voli,Bola Kaki,Bola Futsal, Bola Basket, Raket Bulutangkis, Shuttle Cock, Net Bulutangkis, Net Voli,Papan Catur, Jaring Gawang Futal. | Untuk kelompok, dengan melampirkan proposal dan surat pernyataan. | Rp. 7.672.940,00 | paket | 1. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS 2. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT 3. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR 4. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL 5. SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Anak | Pemberian alat bantu fisik kursi roda anak bagi disabilitas yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta | 1. Data Calon Penerima Alat Bantu Penunjang Fisik dari KTP, KK, dan surat keterangan domisili dari Kelurahan 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan Alat Bantu Penunjang Fisik 3. Usulan berdasarkan aspirasi masyarakat 4. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 Keterangan Kelurahan bahwa benar calon penerima Alat Bantu Penunjang Fisik merupakan disabilitas 5. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) 6. Surat keterangan dari Puskemas ataupun KLPDH bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survey, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial | Rp. 4.730.000,00 | unit | 1. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Walker | Pemberian alat bantu fisik tongkat walker bagi disabilitas dan lanjut usia yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta | 1. Data Calon Penerima Alat Bantu Penunjang Fisik dari KTP, KK, dan surat keterangan domisili dari Kelurahan 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan Alat Bantu Penunjang Fisik 3. Usulan berdasarkan aspirasi masyarakat 4. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 Keterangan Kelurahan bahwa benar calon penerima Alat Bantu Penunjang Fisik merupakan disabilitas 5. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) 6. Surat keterangan dari Puskemas ataupun KLPDH bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survey, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial | Rp. 414.760,00 | unit | 1. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Alat Bantu Fisik Penunjang Tongkat kaki Tiga | Pemberian alat bantu fisik Tongkat kaki Tiga bagi disabilitas dan lanjut usia yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta | 1. Data Calon Penerima Alat Bantu Penunjang Fisik dari KTP, KK, dan surat keterangan domisili dari Kelurahan 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan Alat Bantu Penunjang Fisik 3. Usulan berdasarkan aspirasi masyarakat 4. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 Keterangan Kelurahan bahwa benar calon penerima Alat Bantu Penunjang Fisik merupakan disabilitas 5. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) 6. Surat keterangan dari Puskemas ataupun KLPDH bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survey, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial | Rp. 215.990,00 | unit | 1. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Netra | Pemberian alat bantu fisik Tongkat Netra bagi disabilitas dan lanjut usia yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta | 1. Data Calon Penerima Alat Bantu Fisik dari KTP, KK, dan surat keterangan domisili dari Kelurahan 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan Alat Bantu Penunjang Fisik 3. Usulan berdasarkan aspirasi masyarakat 4. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 Keterangan Kelurahan bahwa benar calon penerima Alat Bantu Penunjang Fisik merupakan disabilitas 5. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) 6. Surat keterangan dari Puskemas ataupun KLPDH bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survey, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial | Rp. 259.230,00 | unit | 1. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
![]() |
Penyediaan Barang Untuk Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Hearing Aid | Pemberian alat bantu fisik Hearing Aid bagi disabilitas dan lanjut usia yang ber-KTP dan berdomisili DKI Jakarta | 1. Data Calon Penerima Alat Bantu Penunjang Fisik dari KTP, KK, dan surat keterangan domisili dari Kelurahan 2. Foto kondisi terkini dari calon penerima bantuan Alat Bantu Penunjang Fisik 3. Usulan berdasarkan aspirasi masyarakat 4. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 Keterangan Kelurahan bahwa benar calon penerima Alat Bantu Penunjang Fisik merupakan disabilitas 5. Surat pengantar RT/RW dan PM 1 SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) 6. Surat keterangan dari Puskemas ataupun KLPDH bahwa benar calon penerima merupakan disabilitas 7. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan survey, asesmen, serta verifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Suku Dinas Sosial | Rp. 2.000.000,00 | unit | 1. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 2. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 3. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 4. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 5. SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |